Respon Gubsu Bobby Soal Lambatnya Pembangunan Huntara dan Huntap di Tapteng

TRIBUN-MEDAN.COM,MEDAN- Gubernur Sumut Bobby Nasution merespon soal lambat pembangunan Hunian Sementara (Huntara) dan Hunian Tetap (Huntap) di Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng). 

Bobby Nasution sudah berkali-kali meminta ke Bupati Tapteng untuk melengkapi administrasi secara terstruktur. 

Namun, diakui Bobby Nasution, Pemkab Tapteng cukup lambat dalam hal pendataan, sehingga pembangunan huntara dan huntap prosesnya cukup lama.

"Sudah saya sampaikan ke Bupati Tapteng, bahkan asisten kami sudah kami letakkan di sana, untuk benar-benar membantu. contoh administrasi, semua kebijakan itu semua data itu pak Basarin (Asisten Pemerintahan) kita letakkan di sana. Semua data itu pelu terkonfirmasi,"jelasnya usai menghadiri rapat Paripurna di DPRD Sumut, Senin (30/3/2026).

Menurutnya, untuk mendapatkan bantuan bencana mulai dari Huntap, Huntara,Dana Tunggu Hunian dan lain-lain harus mempunyai data korban yang lengkap.

"Mulai dari KTP, KK yang hilang, semua perlu dikonfirmasi. Cara mengkonfirmasi itu membuat SK Kepala Daerah di tingkat bupati kota. Namun Tapteng cukup lambat. Dan saaat ini hanya tinggal Tapteng datanya belum lengkap," terangnya.

Sementara diakuinya, bantuan dalam bentuk apapun itu selalu ada. Dan selalu dikucurkan, jika pendataan lengkap dilakukan.

"Bantik terus menerus ready. cuman kalau dikucurkan itu harus ada datanya. Data itu harus ada SK Kepala Daerah. ini hanya tinggal Taptenh yang datanya masih kurang,"jelasnya.

Sementara itu, pantauan Tribun Medan (20/3/20226), Area pengungsian di Simpang Tanah Merah Kelurahan Hutanabolon-Sipange, Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah terlihat sudah kosong. Tidak ada lagi tenda-tenda yang bertuliskan Bantuan dari Kementerian Sosial, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan lain-lain.  

Di area yang dulunya dijadikan tempat pengungsian itu, hanya ada hamparan datar pasir-pasir serta bambu-bambu panjang bekas penyanggah tenda. 

Selain itu ada beberapa bangunan yang tak lagi digunakan penyintas banjir seperti toilet umum yang terlihat lantainya sudah kering, layaknya tidak pernah digunakan lagi.

Area loundry gratis yang sudah tidak ada isinya serta beberapa bangunan Huntara, yang dianggap masyarakat sebagai bangunan dari pemerintah yang gagal. 

Pantauan Tribun Medan, para penyintas banjir ini bukan tinggal di tempat kontrakan, melainkan bangun Huntara mandiri di sekitaran alokasi tempat pengungsian lama. 

Bahkan, karena kesal janji pemerintah soal huntara atau huntap tak kunjung terlihat, sejumlah penyintas banjir membuat Pamplet gang bernama, Gang Bersama, Huntara mandiri. 

Dalam Gang Bersama ini, ada 7 huntara yang dibangun secara bergotong royong dengan penyintas banjir.