Respons PT TPL Atas Pertemuan Gubernur Sumut dan Tetua Adat Tapanuli Raya 

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - PT Toba Pulp Lestari Tbk (TPL) merespons pertemuan antara Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution dengan tetua adat Tapanuli Raya di Kantor Gubernur Sumut pada Senin (24/11/2025).

Dalam pertemuan tersebut, Bobby Nasution memastikan Pemprov akan mengeluarkan surat rekemondasi penutupan TPL kepada pemerintah pusat dalam sepekan mendatang. 

Corporate Communication Head PT TPL Tbk Salomo Sitohang memastikan komitmen PT TPL terhadap transparansi, akuntabilitas dan keberlanjutan operasional.

“Selama lebih dari 30 tahun beroperasi, PT TPL berkomitmen menjalin komunikasi terbuka dengan masyarakat melalui berbagai dialog, sosialisasi, dan program kemitraan yang melibatkan pemerintah, masyarakat hukum adat, tokoh agama, tokoh pemuda, akademisi, serta lembaga swadaya masyarakat. Pendekatan sosial ini dilakukan secara inklusif dan berkelanjutan,” ujar Salomo Sitohang, Selasa (25/11/2025). 

PT TPL, jelas Salomo, menolak dengan tegas tuduhan bahwa operasional perusahaan menjadi penyebab bencana ekologi. “Seluruh kegiatan perseroan telah sesuai dengan izin, peraturan, dan ketentuan pemerintah yang berwenang,” paparnya.

Menurutnya, seluruh kegiatan operasional dijalankan berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas, terdokumentasi, dan diawasi secara konsisten.

“Pemantauan lingkungan dilakukan secara periodik bekerja sama dengan lembaga independen dan tersertifikasi untuk memastikan seluruh aktivitas sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang berlaku,” jelasnya.

Upaya peningkatan teknologi ramah lingkungan juga dilakukan perusahaan. Menurut Salomo, peremajaan pabrik difokuskan pada peningkatan efisiensi dan pengurangan dampak lingkungan melalui penerapan teknologi yang lebih ramah lingkungan.

Dia menjelaskan, PT TPL juga mengantongi hasil audit lingkungan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Audit menyeluruh oleh KLHK pada 2022–2023 menyatakan bahwa PT TPL taat terhadap seluruh regulasi dan tidak ditemukan pelanggaran terhadap aspek lingkungan maupun sosial.

Dia menjelaskan, TPL juga menjalankan program tanggung jawab sosial dan lingkungan. “PT TPL menjalankan berbagai program CSR di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat, dan pelestarian lingkungan. Program-program ini disusun berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat sekitar wilayah operasional, dijalankan secara berkelanjutan, dan dilaporkan secara berkala kepada pemerintah serta pemangku kepentingan terkait,” kata Salomo.

Terkait konflik atas tanah adat, Salomo memastikan pihaknya menjalankan program kemitraan kehutanan untuk penyelesaian klaim tanah adat.

Sebagai bagian dari upaya penyelesaian klaim tanah adat secara dialogis dan terstruktur, lanjut Salomo, PT TPL menjalankan Program Kemitraan Kehutanan yang melibatkan masyarakat dan kelompok tani lokal. 

Hingga saat ini, kata Salomo, telah terbentuk 10 Kelompok Tani Hutan (KTH) sebagai mitra resmi perusahaan dalam pemanfaatan kawasan hutan secara legal dan berkelanjutan.

Seluruh pembentukan KTH dan pola kemitraan ini telah dilaporkan secara resmi kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sebagai bentuk kepatuhan dan komitmen untuk mendukung kebijakan perhutanan sosial pemerintah.

Ia juga menjawab tudingan deforestasi yang dialamatkan kepada TPL. “Kami menegaskan bahwa kegiatan pemanenan dan penanaman kembali dilakukan di dalam area konsesi berdasarkan tata ruang, Rencana Kerja Umum (RKU), dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang telah disetujui pemerintah,” tegasnya.