P-APBD 2025, DPRD Sumut Soroti Pergeseran Anggaran Pemprov, Singgung Event Aquabike

Dikatakan Aswin ada 3664 paket proyek di tahun 2025 ini. Namun tidak jelas proyek tersebut menggunakan anggaran APBD atau APBN.

"Fraksi Golkar meminta pemerintah provinsi memberikan penjelasan mana proyek yang dibiayai APBD atau APBN. Agar tidak terjadi tumpang tindih," jelasnya.

Diterangkannya juga, banyak sekali anggaran belanja daerah tidak terduga dan tidak mendesak yang dilakukan pemerintah provinsi.

'Belanja daerah ini tidak mendesak bukan darurat juga. Untuk itu ke depan diharapkan dapat direncanakan sejak awal dan setiap perubahan anggaran dapat melibatkan DPRD Sumut secara penuh," jelasnya

Fraksi Golkar ini juga menyoroti kasus KPK lakukan OTT terhadap Eks Kadis PUPR Sumut Topan Obaja Ginting.

"Kami berharap, OTT yang dilakukan KPK terhadap Kadis PUPR beberapa waktu lalu, menjadi pelajaran berharga agar P-APBD ini tidak boleh menjadi celah untuk melakukan tindakan tersebut," katanya.

Selain bahas perubahan Anggaran beberapa Fraksi DPRD Sumut juga menyoroti soal Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tidak berjalan maksimal.

Hal itu disampaikan pihak Fraksi PKS. Dimana mereka meminta agar Pemprov Sumut kembali meninjau ulang program MBG di Sumut.

Kemudian dari beberapa Fraksi lainnya, juga menyoroti soal bantuan sosial tidak merata. Serta adanya penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Hingga saat berita ini diterbitkan, kegiatan rapat paripurna masih berlangsung. Dimana sejumlah Fraksi masih membacakan pandangan umumnya terhadap P-APBD 2025.

(Cr5/tRIBUN-MEDAN.com) 

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan