Masyarakat Aek Nabara Rindu Aspal, Ketua PDIP Sumut Akan Kawal Aspirasi Jalan ke PUPR Lewat Fraksi

TRIBUN-MEDAN.COM, LABUHANBATU-Jalan rusak yang membelah Dusun Aek Nabara, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu, kembali menjadi keluhan utama warga saat Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara, Rapidin Simbolon, turun menyerap aspirasi, Jumat (1/5/2026).

Di wilayah yang didominasi perkebunan sawit itu, akses jalan disebut warga sudah lama tak tersentuh pembangunan memadai.

Saat hujan, badan jalan berlumpur dan sulit dilalui kendaraan pengangkut hasil panen. Pada musim kemarau, debu tebal menjadi pemandangan sehari-hari.

Tokoh masyarakat setempat, Sakkot Siburian, menyampaikan kondisi tersebut sudah berlangsung lama dan membuat warga merasa tertinggal dibanding daerah lain di Labuhanbatu.

“Kami petani sawit sangat membutuhkan pembangunan jalan. Jalan ini urat nadi ekonomi kami. Selama ini pengerasan jalan banyak dilakukan secara swadaya. Kami rindu melihat jalan beraspal,” kata Sakkot di hadapan Rapidin dan rombongan.

Ia mengatakan kondisi infrastruktur yang minim berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi warga, termasuk distribusi hasil perkebunan.

Selain itu, warga juga berharap ada perhatian terhadap stabilitas harga sawit yang dinilai memengaruhi pendapatan petani.

Rapidin Simbolon yang datang didampingi Ketua DPC PDIP Labuhanbatu Poaradda Nababan, Sekretaris Ade Herlanda Harahap, Bendahara, serta anggota DPRD Sumut Sorta Ertaty Siahaan, mengaku memahami keresahan warga.

Ia bahkan merasakan langsung kondisi jalan selama perjalanan menuju lokasi.

“Sepanjang perjalanan saya juga merasakan sendiri bagaimana kondisi jalannya. Keluhan warga ini masuk akal,” ujar Rapidin.

Menurut dia, status jalan tersebut merupakan kewenangan pemerintah kabupaten. Namun, ia meminta kader dan anggota Fraksi PDIP di DPRD Labuhanbatu aktif menyuarakan persoalan itu kepada pemerintah daerah.

Rapidin juga menyatakan siap mengawal usulan tersebut hingga tingkat pusat.

Ia meminta warga dan perangkat desa turut memasukkan usulan pembangunan melalui kanal resmi pemerintah agar dapat terdokumentasi dalam perencanaan.

“Soal alasan efisiensi anggaran, jangan sampai itu menjadi pembenar untuk membiarkan masyarakat terus terisolasi.

Infrastruktur dasar seperti jalan harus tetap menjadi prioritas,” katanya.

Dalam pertemuan itu, warga juga menyampaikan sejumlah persoalan lain, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai sebagian masyarakat belum sepenuhnya tepat sasaran.

Rapidin menyinggung pentingnya pengawasan terhadap pelaksanaan program-program pemerintah agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat dan tidak menimbulkan persoalan baru di lapangan.

Di akhir kunjungan, ia turut memberikan pendidikan politik kepada warga. Rapidin mengingatkan masyarakat agar lebih cermat menentukan pilihan politik dan tidak mudah menukar hak suara dengan kepentingan sesaat.

“Pilihan politik menentukan arah kebijakan lima tahun ke depan. Jadi suara rakyat jangan dianggap sepele,” ujarnya.(Jun-tribun-medan.com).