Pro-kontra Taruna Akmil Bina Siswa Sekolah Rakyat, Usman Hamid Khawatir Militerisasi Ruang Sipil

TRIBUN-MEDAN.com - Pelibatan Taruna Akademi Militer (Akmil) dalam pembinaan siswa Sekolah Rakyat (SR) memunculkan pro-kontra.

Diketahui, pemerintah sudah melaunching Program Sekolah Rakyat.

Di Sumut pembangunan lima sekolah rakyat menelan biaya Rp 1,2 triliun. 

Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)  saat meninjau langsung progres pembangunan Sekolah Rakyat Terintegrasi II Kota Medan, Jumat (3/7/2026).

Sekolah Rakyat merupakan program pendidikan gratis berkonsep asrama (boarding school) yang digagas oleh pemerintah Indonesia (di bawah Kementerian Sosial) untuk anak-anak dari keluarga prasejahtera atau miskin ekstrem.

Baca juga: Mantan Prajurit TNI Pimpin Pencurian Mobil Lintas Provinsi, 25 Mobil Disikat

Program ini bertujuan memutus rantai kemiskinan.

Program Sekolah Rakyat (SR) setara dengan jenjang pendidikan formal pada umumnya, yaitu mulai dari tingkat SD, SMP, hingga SMA. Sekolah gratis diakui secara nasional

Tanggapan DPR

Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi Partai Golkar Sandi Fitrian Noor mengingatkan agar pelibatan Taruna Akmil tidak mengarah pada militerisasi pendidikan. 

Sandi mengingatkan bahwa pendidikan karakter memiliki filosofi dan metode yang berbeda dengan pendidikan militer.

"Saya melihat niat pemerintah sangat baik. Kita semua ingin melahirkan generasi muda yang disiplin, berintegritas, memiliki semangat kebangsaan, serta bertanggung jawab. Namun, pendidikan karakter harus tetap berada dalam koridor pedagogi yang humanis. Jangan sampai publik menangkap kesan bahwa sekolah menjadi ruang militerisasi. Yang harus ditransformasikan adalah nilai-nilai positifnya, bukan kultur militernya," kata Sandi, kepada wartawan, Rabu (1/7/2026).

Sebagai mitra kerja Kementerian Sosial, Komisi VIII DPR RI, lanjutnya, berkepentingan memastikan seluruh kebijakan di Sekolah Rakyat berpijak pada prinsip best interests of the child.  

Bukan Gantikan Guru

Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mengatakan pelibatan para taruna bukan untuk menggantikan peran guru di ruang kelas, melainkan memberikan pendampingan kepada siswa dalam kehidupan berasrama.

"Program ini hanya berlangsung selama lima hari, mulai 3 hingga 8 Agustus.

Tujuannya membantu anak-anak yang tinggal di asrama agar lebih mandiri. Mereka akan dibimbing melakukan hal-hal sederhana, seperti merapikan lemari, merapikan tempat tidur, hingga membiasakan kerapian dalam berseragam," ujar Agus Jabo dalam keterangannya, Selasa (30/6/2026). 

Baca juga: Hari Ini Jadwal Sidang Dakwaan Dokter Tifa, Begini Cara Menonton Siaran Langsung dari Pengadilan

Menurutnya, para taruna akan berperan sebagai pembimbing kehidupan asrama.

Peminat Membludak di Deliserdang