SINDIR Parpol Cuma Manut-Manut Atas Kebijakan Pemerintah, Deddy Sitorus: Apa Beda dengan Orde Baru?

TRIBUN-MEDAN.com - PDIP melontarkan pernyataan keras ke seluruh anggota DPR RI. PDIP menilai anggota legislatif tidak kritis terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran. 

Penilaian ini disebabkan 90 persen partai politik di DPR RI memiliki bagian di kabinet. 

Cuma partai berlambang Banteng yang tidak ambil bagian. 

Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus menyebut kondisi sekarang sudah sama dengan orde baru. 

Kondisi orde baru merupakan era Soeharto yang memiliki catatan kelam terkait kondisi politik dan demokrasi. 

"Jika seluruh fraksi di DPR hanya mampu manut dan setuju terhadap eksekutif, apa bedanya dengan era Orde Baru? Apakah DPR masih dibutuhkan?" kata Deddy.

"Terkait pertanyaan 'apa yang perlu diseimbangkan', saya kira jawabannya cukup jelas, yaitu fungsi checks and balances oleh DPR terhadap pengelolaan kekuasaan dan pemerintahan," kata Deddy dalam keterangannya, Sabtu (20/6/2026).

Deddy memastikan anggota DPR RI yang partainya mendapatkan jabatan di Kabinet Merah Putih sudah tidak lagi melakukan analisis kritis terhadap kebijakan Prabowo-Gibran. 

"Dalam kondisi mayoritas kursi dikuasai oleh partai-partai yang juga duduk di kabinet, sulit membayangkan fraksi-fraksi tersebut mau, mampu, dan berani menyampaikan kritik atas penyimpangan atau memberikan pendapat yang berbeda," ucapnya.

Anggota Komisi II DPR RI itu menjelaskan bahwa posisi penyeimbang bukan berarti selalu berseberangan dengan pemerintah. 

Deddy mengajak rekan-rekannya di Senayan untuk berani memberkan pandangan sebagai penyeimbang. 

"Yang dimaksud dengan penyeimbang adalah kebebasan untuk mendukung kebijakan yang baik, tetapi pada saat bersamaan memiliki kemauan dan kemandirian untuk menyampaikan kritik, masukan, perbaikan, dan bahkan pandangan yang berbeda," katanya.

Baca juga: Bela Ibu, Anak Ikut Ditendang : Murni Diduga Dianiaya Suami dan Ipar

Baca juga: Kebakaran Empat Kapal Ikan di Belawan, Kerugian Ditaksir Rp 10 Miliar

Deddy juga mengingatkan bahwa apabila seluruh partai politik berada dalam pemerintahan, fungsi pengawasan terhadap kekuasaan berpotensi bergeser ke ruang publik melalui aksi demonstrasi.

"Jika semua partai berada dalam pemerintahan, maka fungsi checks and balances itu akan berpindah ke jalanan dalam bentuk demonstrasi," ucapnya.

Lebih lanjut, Deddy mempertanyakan keberanian partai-partai yang memiliki kader sebagai menteri untuk mengkritik pemerintah maupun kementerian yang dipimpin kadernya sendiri.