Masyarakat Demo Minta Rudy Masud Turun dari Jabatan, Bahlil Larang Mundur: Gak Viral, Gak Top

Mendengar hal tersebut tampak Rudy Masud tertawa.

Diketahui bersama Rudy menjadi perbincangan penuh hujatan karena sejumlah anggaran fantastis.

Mulai dari mobil dinas, rumah, hingga kursi pijat yang dibeli dengan anggaran puluhan miliar.

Atas semua anggaran belanja daerah tersebut, ia sampai didemo 3.000 massa pada Selasa 21 April 2026.

Massa aksi mendesak Rudy Masud untuk mengundurkan diri.

Baca juga: Bertemu Komisi IX DPR RI, Rico Waas Ungkap Kasus TB-HIV Menurun dan Transformasi Kesehatan Medan

Desakan mundur tak sampai di situ saja.

Massa kembali menggelar aksi pada Kamis (21/5/2026).

Aksi bertajuk Gerakan 215 itu dilakukan usai massa lebih dulu menggelar demonstrasi di Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kaltim pada pagi harinya.

Sekitar 600 orang peserta aksi datang menggunakan kendaraan roda dua dan roda empat sambil membawa mobil komando.

Sesampainya di lokasi, massa sempat beristirahat dan melaksanakan salat sebelum melanjutkan orasi politik di depan Kantor Gubernur Kaltim.

Koordinator APMK, Erly Sopiansyah, menegaskan aksi tersebut bukan sekadar demonstrasi simbolis.

Pihaknya mengklaim telah menyerahkan puluhan halaman dokumen dugaan penyimpangan kebijakan dan penggunaan APBD Pemprov Kaltim ke Kejati Kaltim.

“Tadi pagi di Kejati Kaltim, kami sudah menyerahkan semua data yang kami rangkum terkait permasalahan kebijakan Pemerintah Provinsi Kaltim yang berkaitan dengan Pak Gubernur. Total ada sekitar 36 halaman dokumen yang kami serahkan,” ujar Erly.

Menurutnya, dokumen tersebut memuat sejumlah dugaan persoalan anggaran yang belakangan ramai menjadi sorotan publik. Beberapa di antaranya terkait rehabilitasi rumah dinas gubernur, pengadaan mobil dinas senilai Rp8,5 miliar, hingga sejumlah anggaran yang dinilai tidak transparan kepada masyarakat.

Baca juga: Kejati Sumut Sebut Belum Tahu Hasil Pemeriksaan Kajari Medan Ridwan Sujana Angsar

Selain itu, APMK juga menyoroti dugaan praktik dinasti politik di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.