Disuruh Prabowo Copot Dirjen Bea Cukai, Reaksi Purbaya: Saya akan Cek Dulu Kinerjanya

Under invoicing merupakan praktik pelaporan nilai barang impor atau ekspor yang lebih rendah dari nilai sebenarnya.

Praktik ini dinilai dapat mengurangi potensi penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan perpajakan.

Menurut Prabowo, praktik tersebut menyebabkan kerugian negara hingga 900 miliar dolar Amerika Serikat atau setara sekitar Rp 15.400 triliun.

Pernyataan itu menjadi bagian dari dorongan pemerintah untuk memperbaiki tata kelola dan pengawasan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Prabowo Singgung Sejarah Bea Cukai Era Orde Baru

Presiden juga mengungkit kondisi Bea Cukai pada era Orde Baru yang sempat menjadi sorotan akibat tingginya praktik korupsi.

Ia mengingat bagaimana pemerintah saat itu pernah menyerahkan sebagian pengelolaan layanan kepabeanan kepada pihak swasta.

“Saya masih ingat di zaman Orde Baru saking parahnya bea cukai kita tutup bea cukai. Kita outsourcing ke swasta dan penghasilan negara naik. Apa enggak sedih itu?” kata Prabowo.

Pernyataan tersebut menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah ingin melakukan pembenahan serius terhadap sistem pengawasan dan pelayanan kepabeanan di Indonesia.

Pernyataan Presiden Prabowo mengenai evaluasi pejabat Bea Cukai dipandang sebagai pesan politik sekaligus peringatan bagi birokrasi agar meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Sorotan terhadap praktik under invoicing juga menunjukkan pemerintah ingin memperkuat pengawasan terhadap aktivitas ekspor dan impor yang berpotensi merugikan negara.

Di sisi lain, langkah evaluasi pejabat kemungkinan akan menjadi perhatian publik dan pelaku usaha karena berkaitan langsung dengan iklim investasi, arus perdagangan, hingga kepercayaan terhadap sistem kepabeanan nasional.

Jika reformasi benar-benar dijalankan secara konsisten, pemerintah berpeluang memperbaiki efisiensi pelayanan sekaligus meningkatkan penerimaan negara dari sektor perdagangan internasional.

Siapa yang dimaksud Prabowo? 

Belum ada informasi valid terkait hal itu. 

Namun, jika merujuk pada struktur organisasi Ditjen Bea Cukai, pimpinan tertinggi lembaga ini adalah Dirjen Djaka Budi Utama. 

Djaka resmi dilantik menjadi Direktur Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan sejak 25 Mei 2025.