ISU PENGHAPUSAN Guru Honorer Bikin Khawatir yang Belum Terdaftar Dapodik, Kini Cari Pemasukan Lain

Dalam seminggu, Elisa menghabiskan waktu sekitar 30 jam di sekolah.

Sebagai wali kelas, ia memegang tanggung jawab penuh atas hampir seluruh mata pelajaran, kecuali Pendidikan Jasmani (PJOK) dan Agama.

Namun, beban kerja tersebut tidak sebanding dengan pendapatan yang diterimanya. 

Ia menceritakan, pada awal mengajar dirinya hanya menerima honor sebesar Rp500 ribu per bulan, yang kemudian naik menjadi Rp 700 ribu per bulan hingga saat ini.

"Kami tidak meminta untuk diistimewakan oleh pemerintah. Tidak. Kami cuma mohon, tolong lihatlah perjuangan kami yang sudah lama mengajar ini. Ikhlas dan cinta saja kan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari," ungkap wanita lulusan S1 PGSD Universitas Terbuka itu. 

Ia pun berharap pemerintah pusat maupun pihak sekolah dapat memberikan solusi konkret. 

Bukan hanya mengambil kebijakan ekstrem seperti merumahkan para guru honorer. 

Hingga saat ini, pihak sekolah sendiri masih menunggu instruksi dan tanggapan resmi dari pemerintah pusat terkait kejelasan nasib mereka.

Nyambi buka bimbel murah

Demi menopang kebutuhan hidup di tengah minimnya honor sekolah dan kepastian status, Elisa memutar otak dengan membuka bimbingan belajar (bimbel) mandiri di rumahnya. 

Usaha ini ia rintis sejak masih berstatus sebagai mahasiswa saat pandemi Covid-19 melanda.

"Awalnya pas zaman Covid kan kuliah daring, jadi saya coba ngajari adik-adik sendiri di rumah. Ternyata perkembangan belajarnya bagus, lalu mereka mengajak teman-temannya ikut les," tutur. Elisa. 

Kini, bimbel mandiri yang dibuka setiap hari Senin hingga Jumat tersebut telah berkembang pesat dan menampung sekitar 40 anak, mulai dari usia TK hingga SD kelas 6. 

Di bimbel ini, ia menerapkan tarif yang sangat merakyat, yakni Rp3 ribu untuk durasi belajar selama dua jam per anak.

Lewat usaha bimbel inilah, Elisa mencoba bertahan hidup.

Sembari terus merawat harapannya agar nasib dan statusnya sebagai guru honorer di sekolah formal mendapat keadilan dari pemerintah.

(*/tribun-medan.com)

Artikel sudah tayang di tribun-jatim