Natalius Pigai Kecewa Nobar Film 'Pesta Babi' Dibubarkan: Pelarangan Harus Lewat Putusan Pengadilan

TRIBUN-MEDAN.COM - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menunjukkan rasa kekecewaannya setelah adanya pelarangan pemutaran maupun nonton bareng (nobar) film dokumenter "Pesta Babi" di sejumlah daerah dan lingkungan kampus dalam negeri.

Pigai menegaskan, pelarangan tidak dapat dilakukan secara sepihak tanpa dasar hukum dan keputusan pengadilan. 

"Film itu hanya boleh dilarang menurut keputusan pengadilan, menurut undang-undang," kata Pigai, dikutip dari Kompas.com, Selasa (12/5/2026).

Oleh karena itu, Pigai menegskan bahwa pihak yang tidak punya kewenangan hukum tidak dibenarkan melarang pemutaran film di ruang publik.

Menurut dia, karya film merupakan bagian dari ekspresi daya cipta masyarakat yang harus dihormati sebagai bagian dari kebebasan berekspresi dalam negara demokrasi.

"Oleh karena itu, nobar seperti ini daya, karsa, dan cipta hasil kerja manusia rakyat Indonesia, harus dihormati dan disajikan kepada publik," ujar Pigai.

Ia menilai,pihak yang merasa dirugikan atau tidak sepakat dengan isi sebuah film seharusnya menempuh mekanisme klarifikasi maupun menyampaikan pandangan tandingan, bukan melakukan pelarangan.

"Kalaupun ada di dalam film itu yang merasa menjadi pihak yang tertuduh, ya klarifikasi, karena ada sarana untuk melakukan klarifikasi, atau bisa buat film baru," kata Pigai.

Diberitakan sebelumnya, pelarangan film "Pesta Babi" terjadi di sejumlah daerah, salah satunya terjadi di Universitas Mataram (Unram).

Ratusan mahasiswa Unram dibubarkan pihak kampus saat menggelar nobar pada Kamis (7/5/2026) malam.

Sejumlah petugas keamanan kampus menutupi layar, sementara proyektor dan laptop mahasiswa diawasi pihak rektorat.

Selain di Unram, pelarangan nobar film "Pesta Babi" juga terjadi di Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram.

Baca juga: Penjelasan Kolonel Inf Jani Setiadi Berani Bubarkan Nobar Film Pesta Babi, Sebut Narasi Provokatif

Tanggapan Ketua DPR RI Puan Maharani

Terpisah, Ketua DPR RI Puan Maharani turut menanggapi pelarangan pemutaran film dokumenter "Pesta Babi" karya Dandhy Dwi Laksono di sejumlah daerah dan kampus.

Pelarangan nonton bareng (nobar) tersebut menjadi sorotan publik lantaran alasan administratif perizinan serta keterlibatan aparat militer dalam penindakan di lapangan.

Puan menegaskan DPR akan menindaklanjuti permasalahan ini dengan meminta keterangan dari pihak-pihak terkait.

 Dirinya juga telah mendengar adanya polemik mengenai judul dan isi film yang dianggap sensitif oleh sebagian kalangan masyarakat.

"Kemudian terkait dengan nobar yang sekarang sedang menjadi pembicaraan, memang yang saya dengar bahwa isi atau judul dari film tersebut tentu saja sensitif. Dan apa isi dan isi filmnya itu saya juga tidak tahu, namun kami akan tindaklanjuti di DPR," kata Puan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (12/5/2026).

Puan menekankan pentingnya langkah antisipasi jika sebuah karya dinilai berpotensi menimbulkan kegaduhan.

Namun, ia juga menegaskan bahwa setiap tindakan yang diambil harus sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku.

"Kalau memang itu kemudian membuat hal yang sensitif tersebut tidak baik di masyarakat, tentu saja harus diantisipasi dengan baik juga. Namun harus ditindaklanjuti sesuai dengan baik dan karenanya kami juga di DPR akan meminta komisi terkait meminta penjelasan terkait dengan hal tersebut," tegasnya.

(*/tribun-medan.com)

Baca juga: Film Pesta Babi Buat Pemerintah Ketar-ketir, Singgung Pembongkaran Mitos Dikuasai Asing

Baca juga: Tanggapan Anggota DPR Pembubaran Nobar Film Pesta Babi di Ternate, Sebelumnya di Kampus Unram