NASIB Grace Natalie Tak Dibantu PSI Soal Kasus Video Ceramah JK, Sugeng: Pendiri Diperlakukan Begini

TRIBUN-MEDAN.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tidak memberi bantuan hukum ke Sekretaris Dewan Pembina PSI Grace Natalie. 

Pernyataan PSI ini menimbulkan kontroversi. Grace Natalie dilaporkan atas tuduhan provokasi kasus Jusuf Kalla. Grace dilaporkan aliansi gabungan 40 organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam. Selain dia, Ade Armando dan Permadi Arya alias Abu Janda juga turut dilaporkan.

PSI menyebut apa yang dikatakan Grace Natalie merupakan pernyataan pribadi.

"Gini, pernyataan yang disampaikan oleh anggota partai, toh, katakan Mbak Grace, itu adalah pernyataan pribadi," ujar Ketua Harian PSI Ahmad Ali atau Mad Ali di kantor DPP PSI, Selasa (5/5/2026).

Ali menyebut, secara kelembagaan, PSI tidak akan memberikan bantuan hukum.

Ali menegaskan adanya laporan tersebut harus dipertanggungjawabkan Grace Natalie secara pribadi.

"Secara kelembagaan, kami pastikan tidak akan memberikan bantuan hukum secara kelembagaan kepartaian. Karena hal ini hal-hal yang harus dipertanggungjawabkan secara pribadi," katanya.

Meski begitu, Mad Ali menyebut PSI akan tetap memberikan bantuan dukungan sebagai sahabat kepada Grace Natalie.

"Partai Solidaritas Indonesia dalam konteks sebagai pertemanan, sebagai sahabat, kami memberikan bantuan personal," katanya.

Sugeng Santoso Tidak Sepakat

Anggota DPRD Kota Bogor Sugeng Teguh Santoso mengaku kecewa dengan pernyataan Ketua Harian DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ahmad Ali terkait kasus Grace Natalie.

Sebab Ahmad Ali menyatakan kalau PSI tidak akan memberikan bantuan hukum kepada Grace Natalie terkait laporan dugaan pemotongan video Jusuf Kalla.

Dari pihak DPC Bogor Utara PSI juga tidak sependapat dengan sikap Ali.

"Kami mengingatkan bahwa fungsi organisasi adalah memberikan bantuan hukum, baik ligitasi maupun non-ligitasi, kepada anggotanya. Oleh karena itu, kami menyesalkan pernyataan Ketua Harian DPP PSI, Bapak Ahmad Ali, yang tidak memberikan bantuan hukum kepada pendiri partai PSI, Sis Grace Natalie," tulis keterangan surat.

Pihaknya juga meminta kepada Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep, untuk melakukan evaluasi kembali terhadap keputusan ini dan memastikan bahwa DPP PSI memenuhi kewajiban organisasi untuk memberikan bantuan hukum kepada anggotanya.