Utang Pemerintah Hampir 10.000 Triliun per 31 Maret 2026, Purbaya Berencana Terbitkan Panda Bonds

TRIBUN-MEDAN.com - Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat posisi utang mencapai Rp 9.920,42 triliun per 31 Maret 2026. 

Jumlah itu naik Rp 282,52 triliun dibandingkan posisi akhir Desember 2025 yang sebesar Rp 9.637,90 triliun.

Dari total Rp 9.920,42 triliun tersebut, mayoritas utang masih berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) yang mencapai Rp 8.652,89 triliun atau sekitar 87,22 persen dari total utang pemerintah.

Sementara itu, komponen pinjaman tercatat sebesar Rp1.267,52 triliun. 

Data tersebut menunjukkan struktur pembiayaan pemerintah masih bertumpu pada instrumen pasar keuangan domestik melalui penerbitan obligasi negara.

Berdasarkan data yang tercantum dalam website resmi DJPPR, rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) berada di level 40,75 % . 

Angka tersebut masih berada di bawah batas maksimal rasio utang yang diatur dalam Undang-Undang Keuangan Negara sebesar 60 % terhadap PDB.

Pemerintah menyatakan pengelolaan utang dilakukan secara cermat dan terukur untuk mencapai portofolio utang yang optimal sekaligus mendukung pengembangan pasar keuangan domestik.

"Pemerintah mengelola utang secara cermat dan terukur untuk mencapai portofolio utang yang optimal dan mendukung pengembangan pasar keuangan domestik," tulis DJPPR, dikutip Jumat (8/5/2026).

Berikut data utang pemerintah dari tahun ke tahun:

2025 (per 31 Desember): Rp 9.637,90 triliun.
2025 (Juni): Rp 9.138,05 triliun
2024: Rp 8.813,16 triliun
2023: Rp 8.190,38 triliun
2022: Rp 7.776,74 triliun
2021: Rp 6.913,98 triliun
2020: Rp 6.074,56 triliun
2019: Rp 4.778 triliun

Baca juga: Tekad Hidup Mandiri di Perantauan Berakhir Tragis, Aldi Bersama Istri dan Bayinya Tewas di Bus ALS

Baca juga: PROFIL dan Biodata Anggota IV BPK RI Haerul Saleh Tutup Usia 43 Tahun, Ruang Kerjanya Terbakar

Purbaya Ungkap Rencana Panda Bond

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap rencana pemerintah menerbitkan surat utang yang disebut Panda Bonds di China.

Surat utang ini sebagai bagian dari strategi memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah melalui diversifikasi sumber pembiayaan internasional.

Purbaya mengatakan, langkah tersebut diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat (AS), sekaligus memperoleh biaya pinjaman yang lebih kompetitif.

“Untuk memperkuat nilai tukar, kami juga akan menerbitkan Panda Bonds di China dengan bunga yang lebih rendah sehingga tidak terlalu bergantung pada dolar. Dengan diversifikasi ini, ke depan akan lebih baik,” kata Purbaya dalam keterangan resmi Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI) Sekretariat Presiden di Jakarta, Rabu (6/5/2026).