KABAR Prodi Sosial Humaniora Dihapus, Budiman Sudjatmiko Sebut Pola Ajar Akan Diubah Mengarah ke AI

TRIBUN-MEDAN.com - Kabar penutupan program studi humaniora membuat resah mahasiswa dan dosen. 

Alasan penghapusan ini dinilai terlalu dangkal karena demi sepenuhnya masuk dalam dunia industri. 

Presiden Prabowo membuat pernyataan yang kontroversial karena mengarahkan seluruh anak muda ke industri, sehingga prodi STEM lebih diutamakan. 

Terkait kabar ini, Budiman Sudjatmiko eks Aktivis 98 yang kini menjabat sebagai Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) menjelaskan bahwa pemerintah tidak berniat menghapus prodi humaniora. 

Ia memastikan bahwa Kementerian Pendidikan, Riset, dan Teknologi hanya ingin melakukan penyesuaian metode pengajaran dan penambahan mata kuliah baru yakni AI. 

Kata dia, mengubah pola pengajaran dilakukan untuk menyesuaikan beberapa aspek, yakni perkembangan zaman, penyerapan tenaga kerja, dan penciptaan lapangan kerja baru di era digital.

Terlebih, dengan adanya perkembangan teknologi dan AI (artificial intelligence atau Akal Imitasi). 

"Saya ada diskusi dengan Menristekdikti, beliau bilang tidak bermaksud menghapus, tapi mengubah pola pengajaran dan metode pengajaran masing-masing prodi yang ada, agar cocok dengan pertama, perkembangan zaman," kata Budiman dalam wawancara eksklusif dengan Tribun Network, Senin (4/5/2026).

"Kedua tentang penyerapan tenaga kerja, ketiga tentang penciptaan lapangan kerja baru yang terbuka, karena perkembangan teknologi, terutama teknologi digital yang paling dekat, adanya akal imitasi atau AI, artificial intelligence."

Baca juga: Uang Sewa Rp 14 Jutaan Per Bulan, Mobil Dinas Bupati Deliserdang Model Listrik Bergaya Off Road

Baca juga: Terjerat Kasus Kontrak Fiktif, Kejari Binjai Tetapkan Dody Alfayed sebagai DPO 

Ia menyebut AI telah menggantikan banyak jenis pekerjaan, tidak hanya yang bersifat fisik, berbahaya, dan rutin, tetapi juga pekerjaan analitis dan berpikir.

“Mulai dari sekretaris, resepsionis, jadi banyak kerjaan-kerjaan yang bukan cuma kerja fisik, bukan saja kerja rutin, bukan saja kerja berbahaya, tapi bahkan beberapa kerja analitis, kerja-kerja berpikir," ucap pria yang pernah menjadi bagian dari Aktivis '98 tersebut.

"Sekarang, AI sudah bisa memproduksi artikel, bisa memproduksi analisis. Apakah kita akan tetap dengan pola pengajar yang lama?"

Budiman yang lahir di Cilacap, Jawa Tengah 10 Maret 1970 itu memberikan contoh, bahwa di dunia jurnalisme AI juga sudah berpengaruh dalam pembuatan berita.

Apalagi, ada teknologi avatar atau representasi visual yang juga sudah bisa membaca berita, yang notabene hanyalah makhluk-makhluk AI yang realistis dan hanya eksis di dunia digital, bukan di dunia nyata.

"Bahkan, sekarang wartawan itu tinggal ngajukan pertanyaan, dibuatkan tuh skema beritanya. Contohlah dunia jurnalisme, kebayang nggak, dengan adanya generasi AI, kira-kira jurusan jurnalistik, itu gimana?" tutur Budiman.

Oleh karena itu, alih-alih menghapus atau membubarkan jurusan, Budiman mengatakan, pemerintah akan mengusulkan pendekatan “AI plus” pada berbagai disiplin ilmu.

Misalnya, di jurusan Jurnalistik yang ia singgung, Budiman menjelaskan, pemerintah akan membangun jurusan AI plus Jurnalistik.

"Nah, saya kira penting, bukan membubarkan jurusan jurnalistik, tapi kira-kira inilah yang mau dibangun oleh pemerintah, AI plus jurnalistik," ungkapnya.

Lantas, Budiman menyebutkan nantinya ada berbagai jurusan dan fakultas baru di perguruan tinggi, seperti AI plus Sastra, AI plus Manajemen, AI plus Hukum, AI plus Psikologi, hingga AI plus Filsafat.

"Saya kira ini penting untuk perguruan tinggi, dan nanti saya bayangkan setiap fakultas itu ada AI-nya," terang penulis buku  Anak-Anak Revolusi tersebut.

Budiman pun menegaskan, pemerintah tengah berupaya menyesuaikan pendidikan tinggi dengan kebutuhan lapangan kerja.

"Jadi, itu yang dimaksud pemerintah menyesuaikan kebutuhan lapangan kerja, bukan sekadar penyerapannya, tapi juga menciptakan lapangan kerja baru," jelasnya.

"Artinya mendidik mahasiswa, selain kurikulum dasar juga menyesuaikan dengan tuntutan zaman." 

Selanjutnya, Budiman menegaskan, tujuan kuliah yang membentuk cara berpikir kritis tetap juga diimbangi upaya pemerintah untuk mendorong pendidikan tinggi agar beradaptasi dengan kemajuan teknologi.

Menurutnya, kemampuan berpikir kritis tidak cukup jika tidak menyesuaikan kebutuhan di masa depan.

Ia pun mengingatkan, pemerintah pasti akan diprotes jika tidak mampu menyediakan lapangan kerja bagi lulusan yang mampu berpikir kritis tetapi tidak mengikuti perkembangan zaman.

"Nanti, bukan orang akan berkata, ‘Loh, kita kuliah kan bukan sedang mencari lapangan kerja, kita kan kuliah untuk menciptakan cara berpikir kritis, cara berpikir analitis membuat pribadi yang paripurna.' Oke, saya sepakat," ujar Budiman.

"Tapi nanti kalau nganggur, kritis tapi nganggur, nanti diprotes lagi pemerintah."

Budiman kemudian memperingatkan risiko besar jika perguruan tinggi tidak beradaptasi dengan kemajuan teknologi. 

Tanpa penyesuaian, lulusan sarjana berpotensi menjadi 'orang miskin baru yang cerdas' atau pengangguran terdidik, sebab perusahaan-perusahaan sudah memiliki agentic AI.

“Bayangkan sudah kuliah Finance, Ekonomi, Manajemen, tapi perusahaan tidak merekrut, karena sudah pakai agentic AI yang lebih maju." 

"Kebayang nggak, itu akan menciptakan apa? Orang miskin baru yang cerdas atau pengangguran baru yang cerdas, ledakan sosialnya akan seperti apa?” tandas Budiman.

Wacana Prodi Dihapus

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi RI (Kemendiktisaintek), Prof. Badri Munir Sukoco, melontarkan wacana untuk menutup program studi (prodi) di perguruan tinggi yang tidak relevan dengan industri.

Badri menyebut, program studi-program studi yang ada di universitas di Indonesia saat ini akan dipilah-pilah, atau kalau perlu ditutup, demi menyesuaikan dengan relevansi kebutuhan kehidupan dunia di masa depan.

"Nanti mungkin ada beberapa hal yang harus kami eksekusi dalam waktu yang tidak terlalu lama terkait dengan prodi-prodi perlu kita pilih, kita pilah, dan kalau perlu ditutup, untuk bisa meningkatkan relevansi ini," ujar Badri dalam Simposium Nasional Kependudukan Tahun 2026, Kamis (23/4/2026), dikutip dari siaran di Kanal YouTube Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga RI (Kemendukbangga/BKKBN). 

Nantinya, kata Badri, Kemendiktisaintek akan menyusun prodi yang dibutuhkan di masa mendatang.

Penentuan tersebut juga akan didasarkan pada kajian-kajian program Perguruan Tinggi Peduli Kependudukan (PTPK).

Saat ini data statistik pendidikan tinggi, prodi bidang ilmu sosial mencakup 60 persen. Lebih rinci, prodi yang paling banyak adalah kependidikan atau keguruan.

"Kita meluluskan tiap tahun 490.000 dari kependidikan. Sedangkan pada waktu yang sama, lowongan untuk calon guru dan fasilitator di taman kanak-kanak hanya 20.000. Jadi yang 470.000 tidak punya pekerjaan," tutur Badri.

Badri berujar Indonesia saat ini terus menggaungkan soal bonus demografi.

Akan tetapi, jika lulusan pendidikan tinggi yang diharapkan bisa mengantar Indonesia menjadi negara maju tidak disesuaikan dengan kebutuhan pertumbuhan ekonomi ke masa depan, maka tidak akan tercapai tujuan itu.

"Kalau bahasa kami saat ini, perguruan tinggi yang ada di Indonesia sebagian besar ya itu menggunakan market driven strategy. Yang lagi laris apa dibuka gitu prodinya, kemudian oversupply di situ," ungkap Badri. 

Ia memberi contoh, berdasarkan data yang diperiksa olehnya, tahun 2028 sebenarnya Indonesia bisa mengalami kelebihan pasokan dokter berdasarkan standar minimal World Bank.

Apalagi, bila terjadi maldistribusi atau ketidakseimbangan distribusi di masing-masing daerah.

(*/tribun-medan.com)

Artikel sudah tayang di tribunnews.com