SAID DIDU Bikin Kontroversi: Tuding Pendukung Jokowi Inginkan Pemakzulan Prabowo

TRIBUN-MEDAN.com - Eks Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu melontarkan tudingan yang kontroversial. 

Said Didu menuduh pendukung Jokowi menginginkan pemakzulan Prabowo. 

Hal ini disebut Said Didu dalam diskusi bertajuk "Apakah Gerakan Pemakzulan Prabowo Itu Realistis?" di kawasan Menteng, Jakarta, Kamis (7/5/2026).

"Judul (diskusi) ini saya pikir yang paling senang dengan judulnya adalah Termul dan Jokower. Karena merekalah yang sebenarnya yang ingin memakzulkan Prabowo. Bukan orang-orang yang ada dalam ruangan ini," kata Said. 

Menurut Said, kemarahan kelompok tersebut dipicu oleh keberanian Prabowo yang mulai menyentuh zona nyaman para oligarki dan oknum aparat. 

"Baru kali ini ada presiden yang berani menyentuh oligarki. Dan mereka marah semua kepada Prabowo. Karena politisi busuk berlindung di mereka. Politisi busuk berlindung di oligarki," ujarnya. 

Said juga menyoroti komposisi orang-orang di sekitar Prabowo.

Ia menyebut ada lobi khusus yang sengaja menempatkan tokoh-tokoh loyalis Jokowi di ring satu kekuasaan.

"Coba bayangkan ada Jokower ditempatkan dan saya yakin adalah lobi khusus yang menempatkan sekitar Prabowo," ungkapnya. 

Baca juga: Kembangkan Migran Center, Pelatihan dan Layanan Terpadu Calon PMI di UNPRI  

Baca juga: PRABOWO Belanja Jet Tempur Tanpa Awak Buatan Turki Disorot Malaysia: Beralih ke Teknologi Siluman

Di antara nama yang disebut Said Didu adalah Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman (KSP) dan Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi. 

"Apakah kita harus diam melihat Prabowo dikepung oleh mereka?" tegas Said. 

Said Didu yang pernah menjabat sebagai Sekretaris Kementerian BUMN (2005–2010), serta pernah menjadi komisaris di sejumlah BUMN seperti PTPN IV dan PT Bukit Asam Tbk. 

Pada 2014, ia menjadi Staf Khusus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said, namun mundur setelah menteri tersebut dicopot pada 2016.

Sejak itu, ia lebih dikenal sebagai pengkritik tajam terhadap kebijakan pemerintah.

Kecewa kepada presiden