Sepatu Siswa Sekolah Rakyat Rp640 Ribu per Pasang, KPK Bereaksi, Mensos Pastikan Sudah Riset

Gus Ipul menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen penuh untuk menjaga integritas pengadaan barang agar bersih dari praktik korupsi.

Ia memastikan tidak ada intervensi dalam menentukan pemenang lelang.

"Kami sudah bertekad menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo untuk tidak melakukan penyimpangan, tidak otak-atik anggaran, tidak korupsi karena sudah bukan zamannya lagi otak-atik APBN, anggaran di dalam kementerian, kongkalikong," tegasnya.

Baca juga: Sat Binmas Polres Belawan Sambangi Pos Kamling, Ajak Warga Aktif Jaga Keamanan

Pengadaan sepatu ini merupakan bagian dari fasilitas Sekolah Rakyat, yakni sekolah berasrama di bawah naungan Kementerian Sosial. 

Mengingat statusnya sebagai sekolah berasrama, negara menyediakan seluruh kebutuhan hidup siswa, mulai dari makan, minum, hingga seragam dan perlengkapan sekolah lainnya melalui alokasi APBN.

Produksi sepatu siswa  ini sudah berjalan dan telah didistribusikan kepada sekitar 32.000 pelajar.

"Ada beberapa (jenis) sepatu di Sekolah Rakyat yang diberikan kepada siswa pada tahun 2025. Kebutuhan 32.000, tapi kita belanjanya 40.000 untuk jaga-jaga kalau ada yang rusak," kata Gus Ipul.

Berikut anggaran sepatu untuk Sekolah Rakyat:

Harga pengadaan
Sepatu PDL siswa: Rp 700.000
Sepatu SMP dan SMA: Rp 700.000
Sepatu PDH SD: Rp 700.000
Sepatu olahraga (siswa dan guru): Rp 500.000
Sepatu PDH guru: Rp 700.000
Sepatu harian SD: Rp 500.000
Sepatu SMP dan SMA: Rp 500.000
Kaos kaki: -
Harga Realisasi
Sepatu PDL siswa: Rp 640.000
Sepatu SMP dan SMA: Rp 610.00
Sepatu PDH SD: Rp 590.000
Sepatu olahraga (siswa dan guru): Rp 447.000
Sepatu PDH guru: Rp 625.000
Sepatu harian SD: Rp 250.000
Sepatu SMP dan SMA: Rp 300.000
Kaos kaki: Termasuk dalam pengadaan sepatu

KPK Bereaksi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan siap menelisik potensi celah rasuah di balik proyek yang mematok harga Rp700.000 per pasang sepatu tersebut.

Wakil Ketua KPK, Agus Joko Pramono, mengonfirmasi bahwa lembaga antirasuah tersebut memiliki ruang untuk masuk ke dalam persoalan ini. "Kalau dalam konteks pencegahan bisa," ujar Agus di Istana, Jakarta, Selasa (5/5/2026).

Saat ini, pihak KPK sedang mendalami secara detail bagaimana alur perencanaan anggaran tersebut dibuat.

Agus menekankan bahwa pengawasan yang dilakukan tidak akan terbatas pada komoditas alas kaki saja, melainkan mencakup ekosistem pengadaan secara luas.

"Tetapi kita sedang mempelajari seluruh proses, tidak hanya cakupan kepada kaus kaki atau apa tidak, tapi seluruh proses," imbuhnya.

Artikel ini telah tayang di TribunStyle.com

(*/ Tribun-medan.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan