SEGINI Kekayaan Grace Natalie yang Dilaporkan 40 Ormas, Punya Hutang Rp10 Miliar

TRIBUN-MEDAN.COM – Terkuak harta kekayaan Grace Natalie Sekretaris Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang dilaporkan 40 ormas ke Bareskrim Polri.

Adapun Grace Natalie Sekretaris Dewan Pembina PSI tengah menjadi sorotan setelah dilaporkan 40 ormas.

Dia dilaporkan puluhan organisasi kemasyarakatan terkait polemik pernyataan mengenai Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK).

Kini, harta kekayaan Grace Natalie pun ikut disorot.

Mengutip e.lhkpn.go.id,  Grace Natalie Louisa diketahui melaporkan harta kekayaannya satu kali khusus awal menjabat pada 30 Maret 2025.

Harta kekayaannya itu dilaporkan saat dirinya menjabat sebagai dewan komisaris PT MINERAL INDUSTRI INDONESIA (PERSERO) (MIND ID).

Tercatat ia memiliki harta kekayaan dengan total 31.086.519.917.

Berikut rinciannya: 

II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.200.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 96 m2/53 m2 di KAB / KOTA KOTA

DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 1.200.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 930.000.000

1. MOBIL, TOYOTA VOXY Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp.
330.000.000

2. MOBIL, BYD SEAL Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 3.483.345.540

D. SURAT BERHARGA Rp. 9.662.262.041

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 24.845.699.523

F. HARTA LAINNYA Rp. 965.212.813

Sub Total Rp. 41.086.519.917

III. HUTANG Rp. 10.000.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 31.086.519.917

Baca juga: Ahmad Dhani Tuding Maia Estianty Belum Move On dan Tak Bahagia dengan Irwan Mussry

Sebelumnya Ketua Harian DPP PSI, Ahmad Ali, menegaskan partainya tidak memberikan bantuan hukum dalam perkara tersebut.

Menurutnya, pernyataan Grace merupakan sikap pribadi dan tidak mewakili posisi resmi partai.

“Pernyataan yang disampaikan oleh anggota partai, katakan Mbak Grace, itu adalah pernyataan pribadi,” ujar Ahmad Ali di Kantor DPP PSI, Jakarta, Selasa (5/5/2026).

Menurutnya, partai tidak akan memberikan pendampingan hukum karena persoalan yang dihadapi tidak berkaitan dengan kebijakan maupun instruksi organisasi.

“Secara kelembagaan kami pastikan tidak memberikan bantuan hukum karena ini harus dipertanggungjawabkan secara pribadi,” pungkasnya.

*/tribun-medan.com

artikel ini telah tayang di Bangkapos