Penjelasan Gus Ipul Viralnya Pengadaan Sepatu Rp 700 Ribu, Padahal Harga Aslinya Rp 179 Ribu

TRIBUN-MEDAN.com - Penjelasan Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul soal anggaran pengadaan sepatu dalam program Sekolah Rakyat yang mencapai Rp27 miliar.

Isu ini menjadi perhatian publik setelah muncul angka Rp700.000 per pasang sepatu dalam dokumen perencanaan yang beredar luas di masyarakat.

Dalam keterangannya di Surabaya, Senin (4/5/2026), Gus Ipul menegaskan bahwa angka tersebut bukanlah harga final, melainkan masih sebatas perencanaan awal atau pagu anggaran.

Pagu anggaran sendiri merupakan batas maksimal dana yang disiapkan sebelum proses pengadaan dilakukan.

“Proses pengadaan ini dilelang secara terbuka dan nanti hasilnya pasti lebih murah dari perencanaannya,” kata Gus Ipul saat ditemui di lokasi proyek Sekolah Rakyat Kedung Cowek Surabaya.

Anggaran Masih Tahap Perencanaan Awal

Gus Ipul menjelaskan bahwa nilai Rp700.000 per pasang sepatu yang ramai diperbincangkan publik bukanlah angka pasti yang akan digunakan dalam pembelian.

Ia menekankan bahwa dalam sistem pengadaan pemerintah, harga yang tercantum dalam perencanaan awal sangat mungkin berubah setelah melalui proses lelang.

Lelang sendiri adalah mekanisme pemilihan penyedia barang atau jasa secara terbuka dan kompetitif, sehingga memungkinkan pemerintah mendapatkan harga terbaik dan paling efisien.

“Kalau sekarang disebut Rp 700.000, nanti bisa hasilnya jauh di bawah itu. Nanti kan akan ada proses lelang, saya tidak terlalu mengerti detail tentang proses lelang itu,” ucapnya.

Ia juga memastikan bahwa proses tersebut akan dilakukan secara transparan tanpa intervensi pihak mana pun.

Peringatan Keras untuk Jajaran Kemensos

Dalam kesempatan yang sama, Gus Ipul menyampaikan peringatan tegas kepada seluruh jajaran di Kementerian Sosial agar tidak melakukan praktik yang melanggar aturan dalam proses pengadaan.

Ia secara eksplisit melarang adanya lobi, titipan, hingga rekayasa dalam proses tersebut.

“Saya sudah sampaikan kepada para penanggung jawab, tidak boleh ada lobi, titipan, rekayasa, tidak boleh ada hal-hal yang menyimpan dalam proses pengadaan,” jelasnya.

Pernyataan tersebut menegaskan komitmen pemerintah dalam mencegah praktik korupsi.

Istilah “kongkalikong” yang juga disinggung merujuk pada kerja sama tidak sah antara pihak-pihak tertentu untuk keuntungan pribadi, biasanya dalam bentuk manipulasi anggaran.

Gus Ipul bahkan menegaskan bahwa dirinya bersama Wakil Menteri Sosial siap menjadi pihak pertama yang melaporkan jika ditemukan pelanggaran.

“Kalau terjadi pelanggaran, manipulasi, kongkalikong, saya dan Pak Wamen sudah berkomitmen akan menjadi pihak pertama yang melaporkan, teman-teman di Kementerian Sosial yang main-main dengan pengadaan barang dan jasa,” tutupnya.

Sorotan Publik dan Isu Mark-Up

Kontroversi ini bermula dari dokumen perencanaan pengadaan sepatu untuk program Sekolah Rakyat tahun 2026 yang mencantumkan jumlah sekitar 39.345 pasang sepatu dengan harga Rp700.000 per pasang.

Total anggaran pun mencapai Rp27 miliar.

Angka tersebut kemudian memicu reaksi publik karena dianggap terlalu tinggi dibanding harga sepatu di pasaran.

Istilah “mark-up” pun ramai digunakan oleh warganet. Mark-up adalah praktik menaikkan harga barang di atas nilai sebenarnya, yang sering dikaitkan dengan potensi penyimpangan anggaran.

Perbandingan harga menjadi semakin mencolok setelah muncul dugaan bahwa salah satu produk sepatu dalam dokumen tersebut mirip dengan milik brand lokal Stradenine.

Klarifikasi Stradenine: Tidak Terlibat

Nama Stradenine ikut terseret dalam polemik ini setelah foto produknya beredar di media sosial sebagai ilustrasi sepatu program Sekolah Rakyat.

Namun, pihak brand langsung memberikan klarifikasi resmi.

Melalui unggahan di Instagram pada Minggu (3/5/2026), Stradenine menyatakan bahwa mereka tidak terlibat dalam proyek tersebut.

“Kami perlu meluruskan: Foto yang beredar memang salah satu artikel kami, dengan harga Rp 179.900,” buka pihak Stradenine.

Perusahaan tersebut juga menegaskan bahwa mereka tidak pernah menerima pesanan atau bekerja sama dalam pengadaan sepatu tersebut.

“Stradenine tidak pernah terlibat, mengetahui, atau menerima pesanan secara langsung dalam pengadaan sepatu yang sedang diberitakan,” tulis akun resmi mereka.

Perbedaan Harga Picu Pertanyaan

Perbedaan antara harga yang beredar di publik dengan harga asli produk di pasaran menjadi salah satu pemicu utama polemik. Jika harga sepatu Stradenine sekitar Rp179.900, maka terdapat selisih sekitar Rp521.000 dari angka Rp700.000 yang tercantum dalam perencanaan.

Selisih ini memicu berbagai spekulasi di masyarakat, terutama terkait efisiensi penggunaan anggaran negara.

Namun demikian, pihak Stradenine menegaskan bahwa seluruh produk mereka dijual dengan harga terjangkau.

“Semua sepatu Stradenine dapat dimiliki dengan harga dari Rp100.000-an sampai dengan Rp300.000-an per pasang,” tegas mereka.

Brand tersebut juga menyampaikan bahwa visi mereka adalah menyediakan produk yang dapat diakses oleh berbagai kalangan masyarakat.

Program Sekolah Rakyat dan Tujuannya

Program Sekolah Rakyat sendiri merupakan inisiatif Kementerian Sosial untuk mendukung akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.

Program ini mencakup penyediaan berbagai kebutuhan dasar siswa, seperti seragam, sepatu, hingga perlengkapan sekolah lainnya.

Anggaran yang disiapkan bertujuan memastikan siswa dapat belajar dengan fasilitas yang memadai. Namun, besarnya nilai anggaran yang muncul dalam dokumen awal memicu perhatian publik terhadap transparansi dan akuntabilitas program tersebut.

Komitmen Transparansi dan Pengawasan

Gus Ipul juga mengajak masyarakat untuk turut mengawasi jalannya program ini.

Menurutnya, pengawasan publik merupakan bagian penting dalam memastikan tidak terjadi penyimpangan.

“Jangan melakukan penyimpangan, jangan mau diintervensi oleh siapa pun. Soal harga detailnya nanti bisa dikawal bersama-sama,” imbuhnya.

Ia menegaskan bahwa dirinya dan Wakil Menteri Sosial tidak akan terlibat langsung dalam proses pengadaan, demi menjaga independensi dan integritas.

“Saya dan Pak Wamen telah berkomitmen untuk tidak akan ikut-ikut dalam proses pengadaan. Lakukan sesuai prosedur dan ketentuan yang ada,” pungkas Gus Ipul.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews

(*/ Tribun-medan.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan