Megawati Merasa Aneh Perkara Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Dibawa ke Pengadilan Militer

TRIBUN-MEDAN.COM - Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri menilai kasus serangan air keras terhadap aktivis HAM Andrie Yunus dibawa ke pengadilan militer merupakan keanehan. Adapun hal itu disampaikan Megawati dalam pidatonya pada acara pengukuhan Profesor Emeritus Prof. Arief Hidayat oleh Universitas Borobudur, Jakarta Timur, Sabtu (2/5/2026).

"Lebih jauh lagi, Bung Karno dengan sangat tegas menyatakan bahwa hukum adalah kata kerja, bukan kumpulan pasal-pasal yang mati. Kata kerja itu artinya suruh dijalankan, tapi dengan berkeadilan. Hukum dibuat untuk manusia, untuk melayani manusia, bukan manusia untuk hukum," kata Megawati dalam pidatonya.

Kemudian ia mempertanyakan bolehkah Andrie Yunus meminta keadilan untuk diri sendiri. "Nah, itu yang pertanyaan saya. Tidak bolehkah yang namanya si Yunus ini itu meminta, lho apa nggak punya hati? Punya apa tidak? Sebetulnya," tanyanya.

Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) tersebut menyatakan perkara tersebut dibawa ke Pengadilan Militer merupakan keanehan. "Nah, ini pada gini-gini (Mengangguk). Lo tapi kenapa dibawanya ke pengadilan militer? Aneh buat saya," ucapnya.

Megawati menegaskan bahwa keadilan tidak cukup hanya dilihat dari terpenuhinya prosedur formal, melainkan harus benar-benar menghadirkan rasa keadilan. "Oleh karena itu, apabila ada prosedur formal tidak memenuhi rasa keadilan dan tidak memberi manfaat bagi masyarakat, maka meminjam ungkapan Bung Karno kembali keadilan yang hakiki itulah yang harus diperjuangkan," tegasnya dikutip dari Tribunnews.com.

Diketahui, dalam kasus penyerangan air keras terhadap Andrie Yunus, terdapat empat anggota Badan Intelijen Strategis (BAIS TNI) yang telah ditetapkan sebagai tersangka dan telah menjalani persidangan perdana di Pengadilan Militer pada Rabu (29/4/2026).

Keempat tersangka tersebut yakni Kapten Nandala Dwi Prasetia, Lettu Sami Lakka, Lettu Budhi Hariyanto Widhi, dan Serda Edi Sudarko.

Kemunduran Komnas HAM

Sebelumnya, Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menilai peran Komnas Hak Asasi Manusia (HAM) kini sangat mundur, terutama dalam penanganan kasus penyiraman air keras pada Aktivis KontraS Andrie Yunus oleh empat anggota Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI. “Sangat mundur ya,” kata Mahfud dikutip dari kanal YouTube Mahfud MD Official, Kamis (30/4/2026).

Mahfud lantas mengungkit kembali kinerja Komnas HAM ketika ia masih menjabat sebagai Menko Polhukam. Ia menyebut kala itu Komnas HAM diketuai oleh Ahmad Taufan Damanik, dan masih ada sosok Mantan Komisioner Komnas HAM Choirul Anam.

Menurut Mahfud Ahmad Taufan Damanik dan Choirul Anam adalah sosok yang cukup vokal di Komnas HAM kala itu. Saat dirinya masih menjadi Menko, Komnas HAM sering berkoordinasi dengannya untuk menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran HAM. 

“Itu Komnas HAM berkoordinasi dengan kita, intens. Iya, berbicara betul, berdebat, bisa bertengkar juga. (Waktu itu ketuanya) Ahmad Taufan Damanik. Itu aktif sekali,” jelas Mahfud.

Mahfud juga menilai sebelumnya Komnas HAM sangat sigap dalam menangani kasus pelanggaran HAM yang ada. Namun ia menilai Komnas HAM kini berbeda.

Mahfud juga mempertanyakan peran Komnas HAM dalam kasus Andrie Yunus.  Karena biasa Komnas HAM selalu keras dalam menanggapi kasus pelanggaran HAM, seperti pada masa Ahmad Taufan Damanik dan Choirul Anam. 

“Sekarang ini kan enggak tahu kita, peran Komnas HAM melakukan apa atas kasus (Andrie Yunus) ini? Mungkin sedang investigasi. Tapi kalau Komnas HAM zaman Damanik, Anam, kan langsung ngomongnya keras, masyarakat tahu bahwa dia kerja,” ungkap Mahfud.