Tanggapan Petinggi Golkar Kabar Reshuffle Kabinet, Eks KSAD Dudung Abdurachman Dipanggil Istana

TRIBUN-MEDAN.com - Kabar Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle atau perombakan kabinet ditanggapi Partai Golkar.

Siapa saja yang akan diberganti?

Info berkembang, Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman dipanggil ke istana hari ini, Senin (27/4/2026).

Mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) kabarnya dipercaya  menduduki Kepala Staf Presiden (KSP) yang baru menggantikan Muhammad Qodari.

Terkait Wacana perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih kian menguat, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham, menegaskan bahwa reshuffle harus dimaknai sebagai langkah strategis untuk memperbaiki kinerja pemerintahan, termasuk mengganti menteri yang dinilai tidak produktif.

“Menteri-menteri yang tidak produktif harus diganti, siapapun dia,” kata Idrus, kepada wartawan Senin (27/4/2026).

Menurut Idrus, isu reshuffle tidak boleh direduksi hanya sebagai pergantian figur semata. 

Lebih dari itu, reshuffle merupakan instrumen penting dalam sistem pemerintahan presidensial untuk memastikan efektivitas kabinet dalam menjalankan agenda negara. 

Menurutnya, persoalan utama yang dihadapi pemerintahan saat ini bukan terletak pada kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, melainkan pada implementasi kebijakan di tingkat kementerian.

“Tidaklah bijaksana apabila secara serta-merta muncul suara-suara yang meminta presiden turun. Masalahnya bukan pada presiden, tetapi pada pembantu-pembantunya,” ucapnya.

Idrus menjelaskan, reshuffle yang tepat dapat menjadi energi baru bagi pemerintahan dalam menyesuaikan strategi menghadapi dinamika ekonomi, sosial, dan politik yang terus berkembang. 

Dengan demikian, perombakan kabinet bukan hanya soal mengganti individu, melainkan juga menjadi sinyal bahwa arah kebijakan dan konsolidasi kekuasaan tengah ditata ulang untuk menjaga stabilitas sekaligus memperkuat legitimasi pemerintahan.

Lebih jauh, Idrus memaparkan bahwa Presiden Prabowo sejatinya telah meletakkan fondasi yang kuat dalam arah kebijakan nasional. 

Setidaknya terdapat lima prinsip utama yang menjadi pijakan dalam menjalankan pemerintahan.

Pertama, pembangunan nasional harus berlandaskan pada kesadaran berbangsa dan bernegara dengan menempatkan Pancasila sebagai ideologi sekaligus pedoman utama dalam penyelenggaraan negara.