Bikin Heboh Pengakuan Donald Trump, Sebut Kondisi Iran Tidak Solid: Mereka Tidak Solid

TRIBUN-MEDAN.com - Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali melontarkan pernyataan mengejutkan terkait situasi di Iran di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik kawasan Timur Tengah.

Dalam komentarnya, Donald Trump menyebut bahwa pemerintahan Iran saat ini berada dalam kondisi tidak solid dan mengalami perpecahan internal yang cukup serius.

Ia bahkan menilai adanya konflik kepentingan antara kelompok garis keras dan kubu moderat di dalam struktur kekuasaan Teheran.

Menurut Trump, kondisi tersebut membuat Iran kesulitan menentukan arah kebijakan politik dan siapa yang benar-benar memegang kendali.

Pernyataan ini muncul di tengah situasi krisis, ketika hubungan Amerika Serikat dan Iran masih diwarnai ketegangan serta perundingan yang belum menemui titik terang.

Trump juga mengaitkan kondisi internal Iran dengan proses negosiasi yang dinilainya berjalan lambat dan tidak konsisten.

Namun, klaim tersebut langsung memicu perhatian internasional karena dianggap menggambarkan situasi yang sensitif dan kompleks di dalam negeri Iran.

Pernyataan ini pun menambah panas dinamika politik global yang saat ini tengah menyoroti stabilitas kawasan Timur Tengah.

Seperti diketahui, Donald Trump mengeklaim bahwa kepemimpinan Iran telah terpecah belah saat mengumumkan perpanjangan gencatan senjata pada Selasa (21/4/2026) malam.

Ia menyebut klaim itu sebagian didasarkan pada penilaiannya bahwa pemerintah Iran sedang berada dalam kondisi tidak solid.

Trump juga memperpanjang gencatan senjata untuk memberi ruang negosiasi lebih lanjut, di tengah tekanan seperti blokade laut AS di Selat Hormuz.

Klaim ini muncul setelah berminggu-minggu konflik antara Iran dengan AS dan Israel yang menewaskan sejumlah tokoh penting Iran.

Bahkan sebelumnya, Trump juga menyatakan bahwa kampanye militer AS telah menghasilkan “sekelompok orang baru” yang kini memimpin Iran.

Pemegang kendali kepemimpinan Iran

Struktur kekuasaan Iran saat ini mengalami guncangan besar setelah tewasnya pemimpin tertinggi sebelumnya, Ali Khamenei, dalam serangan udara pada 28 Februari.

Posisi tersebut kemudian diisi oleh putranya, Mojtaba Khamenei, yang meski jarang tampil di publik, dilaporkan tetap terlibat dalam pengambilan keputusan strategis, termasuk terkait perang dan respons terhadap AS.

Di bawah pemimpin tertinggi, sejumlah figur kunci tetap memainkan peran penting. Ketua parlemen Mohammad Bagher Ghalibaf menjadi salah satu wajah utama Iran, baik dalam upaya perang maupun diplomasi.

Ia bahkan memimpin langsung delegasi Iran dalam perundingan dengan AS di Islamabad dan bertemu Wakil Presiden AS J.D. Vance—kontak tingkat tinggi pertama sejak sebelum Revolusi Islam.

Selain itu, Presiden Masoud Pezeshkian dan Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi tetap menjalankan peran mereka, dengan garis kebijakan yang relatif konsisten untuk mendorong diplomasi.

Di sisi militer, Garda Revolusi Iran (IRGC) tetap menjadi pilar utama kekuatan negara. Di bawah kepemimpinan baru seperti Ahmad Vahidi, organisasi ini memiliki pengaruh besar, bahkan disebut semakin “terbuka” dalam menjalankan kekuasaan, terutama setelah melemahnya figur sentral sebelumnya.

Tak hanya itu, aktor lain seperti Paydari Front juga ikut bermain dalam dinamika politik domestik, terutama dengan mendorong garis keras dan mengkritik negosiasi dengan AS.

Benarkah kepemimpinan Iran terpecah belah?

Meski ada perbedaan pandangan di dalam tubuh elite Iran, para analis menilai, klaim bahwa kepemimpinan Iran terpecah belah tidak didukung bukti publik yang kuat.

Peneliti dari Geneva Graduate Institute, Farzan Sabet, sebagaimana dilansir The Straits Times, mengatakan, “Saya membayangkan ada beberapa perbedaan antara pusat kekuasaan utama dan arus politik, tetapi tidak jelas bahwa perbedaan ini berarti ada konflik besar dalam kepemimpinan Iran atau bahwa mereka benar-benar terpecah.”

“Mereka tampak tetap menjaga kohesi dan kemampuan untuk mengambil keputusan serta bertindak,” imbuhnya.

Senada, Direktur Program Timur Tengah di Chatham House, Sanam Vakil, menegaskan bahwa sistem politik Iran memang memiliki faksi-faksi berbeda, terutama dalam taktik menghadapi pemerintahan Trump.

Namun, ia menekankan, “Tidak ada bukti publik yang kuat yang mengonfirmasi adanya perpecahan besar di puncak kepemimpinan Iran saat ini, sehingga klaim tersebut harus diperlakukan dengan hati-hati.”

Profesor Thomas Juneau juga menyatakan bahwa tidak ada bukti publik soal perpecahan serius.

Meski begitu, ia mengakui adanya perdebatan internal yang penting dan sulit di balik layar, baik soal langkah selanjutnya maupun isu suksesi. Ia menegaskan bahwa debat tertutup seperti ini adalah hal yang “normal, bukan pengecualian” dalam sistem politik Iran, terutama di masa krisis.

Memang, beberapa indikasi perbedaan terlihat, misalnya antara tim diplomasi dan IRGC dalam menyikapi negosiasi dan aksi militer. Bahkan ada kritik domestik terhadap Ghalibaf yang dianggap terlalu terbuka pada dialog dengan AS.

Namun, perbedaan ini lebih mencerminkan dinamika internal yang biasa dalam sistem politik Iran, bukan perpecahan yang signifikan.

Selain itu, absennya sejumlah tokoh dari ruang publik—termasuk Mojtaba Khamenei—lebih banyak dikaitkan dengan alasan keamanan, terutama kekhawatiran terhadap serangan lanjutan, bukan tanda keretakan internal.

Artikel sudah tayang di Kompas.com

(*/ Tribun-medan.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan