Penjelasan Kepala BGN Dadan Hindayana soal Heboh Proyek IT Senilai Rp 1,2 Triliun

TRIBUN-MEDAN.com - Penggunaan anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) kembali jadi sorotan publik.

Beredar di media sosial (medsos), BGN mengalokasikan anggaran untuk IT hingga Rp 1,2 triliun.

Proyek IT yang dimaksud adalah Sistem Informasi Pemenuhan Gizi Nasional (SIPGN) serta managed service sarana IT dan Internet of Things (IoT).

Merespons hal tersebut, Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan, pemilihan mitra strategis dan penggunaan anggaran pada tahun anggaran 2025 dilakukan dengan pengawasan ketat serta mengacu pada regulasi.

"Keterlibatan Perum PERURI dalam program strategis ini adalah langkah terintegrasi negara. Perlu ditegaskan bahwa PERURI telah bertransformasi menjadi perusahaan teknologi high security," ucap Dadan, dalam keterangannya, Selasa (21/4/2026). 

Menurut Dadan, keterlibatan PERURI sesuai dengan mandat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2019 yang memberikan wewenang kepada PERURI sebagai penyedia solusi digital sekuriti bagi instansi pemerintah. 

Status PERURI sebagai GovTech Indonesia berdasarkan Perpres Nomor 82 Tahun 2023 menjadi alasan utama mengapa lembaga ini dipercaya mengelola transformasi digital nasional (SPBE). 

"Seluruh proses kerja sama dengan BGN dijalankan secara transparan, sesuai dengan regulasi yang berlaku, serta mengedepankan prinsip Good Corporate Governance (GCG)," tutur Dadan. 

Baca juga: ALASAN Polisi Jaga Kantor  PT Yasa Artha Trimanunggal, Pemenang Tender Motor Listrik BGN

Dia berujar tidak ada celah bagi penyimpangan karena ini menyangkut kedaulatan data gizi rakyat Indonesia. 

Dari pagu anggaran yang tersedia, kata Dadan, realisasi saat ini dialokasikan untuk dua kebutuhan krusial. 

"Pertama pengembangan aplikasi SIPGN yang mencakup berbagai modul dengan kisaran nilai Rp 550 miliar," ucap dia. 

Kedua, anggaran dialokasikan untuk penyediaan layanan managed service perangkat IoT dengan kisaran nilai sebesar Rp 199 miliar.

Terkait isu teknis pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang dipertanyakan publik, Dadan memastikan bahwa setiap tahapan administrasi tetap berjalan dalam koridor hukum. 

"BGN berkomitmen agar sistem SIPGN dan layanan IoT ini dapat segera beroperasi maksimal untuk memastikan distribusi gizi tepat sasaran dan dapat dipantau secara real-time," tandas dia.

Baca juga: FANTASTIS Kekayaan Kepala BGN Dadan Disorot Tajam di Tengah Polemik 20 Ribu Unit Motor Listrik

Anggaran BGN Tuai Kritikan Publik

Bukan kali ini saja anggaran BGN mendapat sorotan publik. 

BGN bahkan jadi lembaga negara yang paling sering menuai kritikan terkait penggunaan anggaran dan kebijakannya.

Di medsos, kritik hingga hujatan terhadap BGN yang mengelola program MBG ini bergulir sangat kencang.

BGN dianggap menghambur-hamburkan uang negara yang notabene berasal juga dari keringat rakyat lewat pajak yang dipungut oleh pemerintah.

Beberapa alokasi anggaran yang jadi polemik di publik, antara lain:

- Motor listrik merek Emmo sebanyak 21.800 unit senilai Rp 1,21 triliun. Harga per unit berkisar Rp42 juta hingga Rp49,9 juta.

Awalnya Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan, motor listrik ini untuk kepala SPPG. Belakangan, BGN bilang motor listrik itu untuk operasional SPPG menjangkau daerah pelosok.

- Alat Makan dan Perlengkapan Dapur: Pagu untuk pengadaan alat makan di 315 lokasi SPPG dilaporkan Rp89,32 miliar, dengan realisasi Rp68,94 miliar.

- Perangkat Elektronik dan IT: BGN membantah pembelian 32.000 unit laptop, dan menyebut hanya membeli sekitar 5.000 unit sepanjang 2025.

Dalam pengadaan ini, publik menyoroti kejanggalan pembelian tablet Samsung Galaxy Tab Active5 oleh BGN. Harga per unit di e-katalog tercatat Rp17,93 juta, sedangkan harga pasaran cuma sekitar Rp9 juta.

- Jasa EO dan Event: BGN dinilai menghamburkan uang Rp 113 miliar untuk membayar jasa event organizer (EO).

- Kaos Kaki: Alokasi anggaran untuk pengadaan kaos kaki mencapai 6,9 miliar.  (*/tribunmedan.com)

Artikel ini sudah tayang di Kompas.com