Alasan Besar Jusuf Kalla di Balik Usulkan Pemerintah Cabut BBM Bersubsidi

TRIBUN-MEDAN.com - Defisit keuangan negara disebut bisa semakin besar jika harga BBM tidak disesuaikan. Hal itu disampaikan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla, saat menanggapi kenaikan harga BBM nonsubsidi.

Ia sekaligus membantah anggapan bahwa dirinya mendesak pemerintah mencabut subsidi BBM.

Menurut Jusuf Kalla, pernyataan soal pencabutan subsidi BBM yang pernah ia sampaikan hanya sebatas usulan yang boleh diterima atau tidak oleh pemerintah.

Alasan Jusuf Kalla mengusulkan hal itu, kata dia, semata-mata untuk menyelamatkan APBN yang dinilai semakin tipis.

Dikutip dari TribunnewsBogor.com, diketahui, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan menaikkan harga BBM nonsubsidi mulai Sabtu (18/4/2026).

Untuk wilayah Pulau Jawa, harga Pertamax Turbo kini menjadi Rp19.400 per liter dari sebelumnya Rp13.100, atau naik lebih dari Rp6.000.

Sementara itu, Pertamina Dex juga naik cukup tinggi, dari Rp14.500 menjadi Rp23.900 per liter.

Menanggapi kebijakan tersebut, Jusuf Kalla menilai kenaikan harga BBM memang sulit dihindari.

Ia menyinggung kondisi keuangan negara yang sedang tertekan akibat situasi ekonomi global.

JK menyebut kenaikan yang mencapai lebih dari 50 persen itu sebenarnya sudah ia perkirakan sejak sekitar dua bulan lalu, setelah melihat kemampuan fiskal negara.

"Naik BBM hampir lebih 50 persen. Tidak bisa tahan negara ini, keuangannya defisit akan banyak," ujar JK.

Ia menjelaskan bahwa faktor eksternal menjadi salah satu penyebab utama lonjakan harga.

Menurutnya, jika negara tidak menyesuaikan harga BBM, maka defisit keuangan akan semakin besar.

Ia mencontohkan kenaikan harga yang sebelumnya berada di kisaran Rp14.000 per liter, kemudian melonjak hingga Rp24.000.

"Faktor eksternal naik, jadi ada harga saya Rp14.000 dulu naik Rp24.000, naik Rp10.000 per satu liter bayangkan. Kita sudah hitung dua bulan lalu bahwa tidak mungkin keuangan negara tanpa menyesuaikan harga BBM," jelasnya.