BENARKAH Jusuf Kalla Punya Andil Besar Menjadikan Jokowi jadi Gubernur DKI Jakarta dan Presiden?

Wacana Mempertemukan JK dengan Ketua Umum GAMKI

Sebelumnya, Ketua Harian PSI, Ahmad Ali, berinisiatif mempertemukan Jusuf Kalla dengan Ketua Umum GAMKI, Sahat Martin Philip Sinurat. Langkah ini diambil untuk meredam polemik dugaan penistaan agama yang menyeret nama JK. Isu ini sebelumnya ramai di publik. Terutama setelah potongan video ceramah JK viral di media sosial.

Pelaporan terhadap JK pun bergulir ke ranah hukum. Ahmad Ali menilai situasi ini perlu segera didinginkan. Ia memilih jalur dialog. Ia ingin mempertemukan kedua belah pihak agar ada titik temu. 

Rencana tersebut bukan sekadar wacana. Ahmad Ali mengaku sudah berkomunikasi langsung dengan JK.

Bahkan, ia dihubungi langsung oleh JK setelah laporan itu mencuat. “Kemarin Pak Jusuf Kalla menelepon saya. Insyaallah dalam waktu dekat kita akan lakukan pertemuan mediasi,” ujarnya.

Ia menegaskan siap menjadi mediator. Ia ingin mempertemukan JK dan Sahat dalam satu forum. Tujuannya agar persoalan tidak terus berkembang.

Menurutnya, konflik ini berpotensi hanya kesalahpahaman. Karena itu, perlu diluruskan secara langsung.

“Kalau itu kesalahpahaman, bisa diluruskan. Kalau ada yang keliru, bisa saling minta maaf,” jelasnya.

Ia juga mengingatkan agar polemik tidak terus “digoreng”. Menurutnya, isu ini bisa melebar jika tidak segera diselesaikan. “Jangan terus digoreng. Ini bisa menguras energi pada hal-hal yang sebenarnya bisa diselesaikan,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Ahmad Ali juga meluruskan posisi partainya. Ia menegaskan PSI tidak terlibat dalam pelaporan terhadap JK. Pelaporan dilakukan oleh Sahat bersama sejumlah organisasi. Namun, ia menyebut itu merupakan langkah pribadi. “PSI tidak punya urusan dengan pelaporan Pak Jusuf Kalla,” ujarnya.

Ia tidak menampik Sahat adalah kader PSI. Namun, dalam konteks ini, Sahat tidak mewakili partai. “Tapi secara pribadi mereka punya organisasi. Ada banyak kelompok di belakangnya,”jelasnya.

Menurutnya, langkah tersebut adalah hak setiap warga negara. Hal itu dijamin dalam undang-undang. Ia meminta publik tidak mengaitkan pelaporan dengan sikap resmi PSI.

Ahmad Ali optimistis persoalan ini bisa diselesaikan. Ia menilai semua pihak masih bisa mencari jalan tengah. Dialog dinilai sebagai solusi terbaik. Ia juga menyinggung posisinya di Dewan Masjid Indonesia (DMI).

Ahmad Ali merupakan Ketua DMI Sulawesi Tengah. Sementara JK adalah Ketua Umum DMI. Karena itu, ia merasa memiliki tanggung jawab moral. “Saya tentu berkewajiban membantu menjembatani komunikasi,” ujarnya.

Namun, ia tetap menegaskan semua pihak punya posisi masing-masing. Termasuk JK sebagai pribadi.