Korlantas Polri Ikuti Gebrakan KDM, Bayar Pajak Kendaraan Tanpa KTP Pemilik Pertama Berlaku Nasional

TRIBUN-MEDAN.com - Gebrakan Gubernur Jawa Barat Dedy Mulyadi yang mempemudah masyarakat untuk bayar pajak kendaraan tanpa KTP pemilik lama, akan diikuti oleh Korlantas Polri.

Kebijakan ini segera diberlakukan secara nasional.

Selama ini proses administrasi pajak kendaraan bekas memang masih diwarnai keluhan masyarakat.

Pemilik kendaraan diwajibkan melampirkan KTP pemilik lama. Padahal, dalam praktiknya, tidak semua transaksi dilengkapi dokumen lengkap dari pemilik pertama, sehingga syarat tersebut menjadi tidak realistis di lapangan.

Syarat ini pun jadi celah bagi oknum untuk meraup keuntungan pribadi. Banyak calo yang dipelihara para oknum untuk memanfaatkan syarat ini.

Kini, Korlantas Polri memberi sinyal kebijakan yang digagas Gubernur Dedy Mulyadi, tidak hanya berhenti di Jawa Barat.

Baca juga: TEGAS, Dedy Mulyadi Langsung Copot Kepala Samsat Buntut Persulit Warga Bayar Pajak Kendaraan

Direktur Registrasi dan Identifikasi (Dirregident) Korlantas Polri, Wibowo, mengatakan bahwa kebijakan ini akan dibahas dalam forum nasional bersama para pemangku kepentingan.

“Nanti akan kami berlakukan secara nasional. Akan saya sampaikan pada saat Rakor Samsat yang kebetulan akan dilaksanakan pada minggu depan di Semarang,” ujar Wibowo, Selasa (14/4/2026). 

“Itu hadir seluruh para Dirlantas, Kabapenda, termasuk Kanwil Jasa Raharja, semua akan saya sampaikan,” kata dia. 

Artinya, jika disepakati, kebijakan ini tidak hanya berlaku di satu provinsi, tetapi akan diadopsi oleh seluruh daerah di Indonesia.

Namun demikian, Wibowo menegaskan bahwa kebijakan ini bersifat sementara. 

“Ya, ini akan berlaku nasional, tetapi tadi (perpanjang STNK tanpa KTP pemilik lama) hanya berlaku di tahun 2026,” ucap Wibowo.

Dengan kata lain, kemudahan ini menjadi semacam masa transisi bagi masyarakat yang belum melakukan balik nama kendaraan. 

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa wajib pajak tetap harus memenuhi komitmen administratif melalui surat pernyataan. 

“Silakan wajib pajak, isi formulir (pernyataan) bahwa kendaraan itu adalah mobilmu, kamu siap untuk diblokir dan kamu siap untuk melakukan proses balik nama di tahun depan,” kata Wibowo. 

“Nanti akan kami blokir tahun depan. Kalau tidak balik nama (tahun depan), kami pastikan tidak akan sah. Kalau tidak sah kan berarti tidak bisa bayar pajak,” ujarnya. 

Skema ini memberikan kelonggaran bagi pemilik kendaraan bekas agar tetap bisa membayar pajak, sekaligus mendorong mereka segera melakukan balik nama. 

Jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi pada tahun berikutnya, data kendaraan akan diblokir sehingga statusnya tidak sah secara administrasi. 

Respons Dedy Mulyadi

Dedi Mulyadi menyambut positif rencana tersebut dan menyebutnya sebagai peluang besar bagi masyarakat untuk memenuhi kewajiban pajak. 

“Ini anugerah bagi kita semua untuk sama-sama memanfaatkan kesempatan ini untuk membayar pajak 2026 tanpa harus membawa KTP Pemilik Pertama,” ujar Dedi Mulyadi dikutip dari Instagram resminya, Rabu (15/4/2026).

Menurut sosok yang disapa KDM ini, kebijakan ini lahir dari kebutuhan untuk mempermudah masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor. 

Ia menilai selama ini banyak masyarakat yang kesulitan karena tidak memiliki akses terhadap KTP pemilik pertama kendaraan. 

Dedi menegaskan bahwa pemerintah seharusnya memberikan kemudahan, bukan justru mempersulit. 

“Kalau kita membutuhkan orang yang bayar, ya kita harus membuat mudah orang bayar. Ini kita gimana, orang mau bayar pajak, kok kita mempersulit orang yang bayar pajak,” ujarnya. 

Ia juga mengungkapkan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu sumber utama pendapatan daerah yang sangat penting untuk pembangunan. 

Selain mendorong masyarakat memanfaatkan kebijakan ini, Dedi juga mengingatkan pentingnya tanggung jawab dalam menggunakan kendaraan. (*)

Artikel ini sudah tayang di Tribunjabar