Geramnya DPR soal BGN Diam-diam Beli 21 Ribu Motor Listrik untuk MBG: Batalkan Pengadaan Itu

TRIBUN-MEDAN.com - Gelombang respons dari parlemen akhirnya tak terbendung. Di tengah riuhnya perbincangan publik soal pengadaan motor listrik dalam jumlah besar, DPR mulai mengirim sinyal tegas: kebijakan ini tak bisa dibiarkan tanpa penjelasan terbuka.

Angka puluhan ribu unit dan nilai anggaran yang mengiringinya bukan sekadar statistik ia berubah menjadi pertanyaan besar tentang prioritas, transparansi, dan arah kebijakan negara.

Dari ruang-ruang rapat di Senayan, sorotan kini mengarah tajam pada Badan Gizi Nasional.

DPR Panggil BGN, Polemik Dibawa ke Meja Rapat

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menjadwalkan pemanggilan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, guna memberikan penjelasan langsung terkait polemik ini.

“Kami sudah mengagendakan untuk memanggil BGN hadir di DPR minggu depan untuk kami tanyakan berbagai isu tentang MBG, termasuk terkait dengan pengadaan 20.000 motor Listrik yang diadakan oleh BGN,” kata Charles saat ditemui di Gedung DPR RI, Kamis (9/4/2026).

Agenda rapat tersebut dijadwalkan berlangsung pada Senin (13/4/2026), menjadi momentum penting untuk mengurai berbagai pertanyaan yang selama ini bergulir di ruang publik.

DPR Merasa Tak Pernah Dilibatkan

Dalam penjelasannya, Charles menegaskan bahwa Komisi IX DPR RI sama sekali tidak pernah diajak berkonsultasi terkait pengadaan motor listrik dalam jumlah besar tersebut. Hal ini menimbulkan tanda tanya serius terkait mekanisme pengambilan keputusan.

“Enggak ada (konsultasi ke Komisi IX DPR RI), karena kalau disampaikan ke kami di sini, pasti akan kami tolak,” ujarnya.

Pernyataan itu menggambarkan adanya jarak antara kebijakan yang diambil dan fungsi pengawasan yang seharusnya berjalan beriringan.

Dinilai Melenceng dari Tujuan Program

Lebih jauh, Charles menilai bahwa kebijakan tersebut tidak sejalan dengan tujuan utama program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang semestinya berfokus pada peningkatan kualitas gizi anak-anak Indonesia.

Di tengah situasi pemerintah yang sedang mendorong efisiensi anggaran, pengadaan kendaraan dalam jumlah besar justru dinilai kontradiktif.

“Adanya pengadaan ini di tengah efisiensi yang sedang dilakukan oleh pemerintah ini sangat tidak tepat, sehingga kami meminta BGN untuk membatalkan pengadaan itu,” tegasnya.

Ia juga menyoroti harga per unit motor listrik yang dianggap tidak wajar dan jauh dari logika pasar kendaraan domestik.

“Bahkan Rp 20 juta sekian sudah dapat satu unit motor. Jadi kalau bisa saya katakan secara jujur, pengadaan 20.000-an motor ini sangat tidak proper, sehingga kami mau menanyakan nanti tujuannya apa, dasarnya pengadaan itu seperti apa,” pungkasnya.

Penjelasan BGN: Motor untuk Menjangkau Wilayah Sulit

Di sisi lain, Kepala BGN, Dadan Hindayana, memberikan pembelaan bahwa pengadaan motor listrik tersebut bukan tanpa alasan. Ia menegaskan bahwa kendaraan itu dibutuhkan untuk mendukung operasional di wilayah yang sulit dijangkau.