REAKSI Menteri HAM Natalius Pigai Dilaporkan Anak Buahnya Karena Mutasi: Untung Tidak Saya Copot!

TRIBUN-MEDAN.com - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai memberikan respons terkait dilaporkan anak buahnya ke PTUN Jakarta. 

Pejabat Eselon IIA Ernie Nurheyanti M Toelle mengajukan gugatan ke PTUN setelah dimutasi oleh Natalius Pigai.  

Namun, Pigai mengatakan, pergeseran jabatan tersebut murni didasari evaluasi kinerja profesional, terutama terkait rendahnya serapan anggaran di unit kerja yang dipimpin Ernie.

"Kenapa saya geser, ya, geser, bukan nonjob ya. Itu dari tahun lalu sejak efisiensi, bulan April itu saya kumpulkan seluruh pejabat, baik Kanwil maupun juga pusat, bahwa ini efisiensi, tapi saya menyatakan tidak boleh satu lampu pun padam. Seluruh pegawai kerja. Saya angkat kalian saya tidak kenal. Yang saya tuntut adalah kinerja maksimal. Serapan harus ditingkatkan," kata Pigai dalam rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/4/2026).

Ia menjelaskan, dirinya menetapkan target serapan anggaran sebesar 99,99 persen sebagai bentuk komitmen kepada pemerintah dan DPR. 

Namun, unit kerja yang dipimpin Ernie selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) hanya mencapai serapan 89 persen.

Rendahnya angka tersebut, menurut Pigai, secara otomatis menurunkan rata-rata target serapan kementerian secara keseluruhan.

"Saya sudah kasih jabatan, saya tidak kenal kamu siapa, saya hanya membaca kompetensi dan profesionalisme, ya lo kasih gue itu dengan kinerja yang optimal. Saya menuntut kamu kinerja optimal. Kalau tidak kinerja optimal, copot! Untung saya tidak copot," ujarnya. 

Baca juga: Lirik Lagu Batak Alogo yang Dipopulerkan oleh Ai Trio

Baca juga: PROFIL Saiful Mujani, Angkat Bicara Terkait Potongan Video Viral Menjatuhkan Presiden Prabowo

Ia mengklaim telah memanggil Ernie secara langsung dan menawarkan jabatan alternatif sebagai Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) HAM Sumatera Utara.

"Saya tawarkan dia jadi Kanwil di Sumatera Utara, dia tidak mau. Kemudian, "ya sudah kamu milih sendiri." Dia milih sendiri jadi jabatan fungsional. Itu pun tidak turun, geser di tempat sama," tutur Pigai.

Klarifikasi ini disampaikan Pigai setelah Anggota Komisi XIII DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, mempertanyakan adanya indikasi pelanggaran prosedur dalam mutasi pegawai di internal Kementerian HAM.

Rieke menyebut adanya laporan mengenai penurunan jabatan yang dianggap tidak transparan, tidak akuntabel, serta kurang objektif dalam evaluasi kinerja.

"Kondisi ini bagi saya menimbulkan pertanyaan serius bahwa negara dapat melindungi HAM publik, tapi jika di internal Kementerian HAM sendiri terdapat indikasi pelanggaran HAM administrasi, saya rasa ini perlu kita perbaiki bersama," ucapnya.

Ernie Nurheyanti M Toelle, menggugat Menteri HAM Natalius Pigai ke PTUN Jakarta setelah dimutasi dari jabatan Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM menjadi Analis HAM Ahli Madya.

Melalui kuasa hukumnya, Ernie menilai keputusan tersebut tidak sesuai prosedur administratif serta tidak dilakukan secara transparan dan objektif.