KETIKA Hinca Minta Kajari Karo Dicopot, Tandra Singgung Kasi Pidsus Bermasalah Tapi Promosi Jabatan

TRIBUN-MEDAN.COM - Dalam rapat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (2/4/2026), anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Demokrat, Hinca Panjaitan, meluapkan kemarahannya secara terbuka. Ia tanpa ragu meminta agar Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Karo, Danke Rajagukguk, beserta jajarannya dicopot dari jabatan.

“Jadi Pak Kajati, lewat pimpinan, saya enggak mundur satu kata pun agar ini berjalan dengan baik. Tarik Kajari, tarik semua Kasi-Kasi ini, semua yang terlibat kasus ini, tarik! Dan setelah itu, selepas ini, Anda harus minta maaf dan menarik ini. Karena kesalahannya fatal,” teriak Hinca.

Nada tinggi yang dilontarkan mencerminkan kekecewaan mendalam terhadap proses hukum yang dinilai bermasalah sejak awal.

Tak berhenti pada desakan pencopotan, Hinca juga menyindir profesionalisme aparat kejaksaan yang menangani perkara tersebut. Ia bahkan menyebut perlunya pembinaan ulang bagi para jaksa yang terlibat.

“Tetapi secara profesional, enggak bisa kita hentikan begitu saja ini. Kalau bahasa kita copot dulu, sekolahkan lagi, belajar lagi supaya semuanya baik,” ucapnya.

Pernyataan ini menegaskan bahwa menurutnya, persoalan yang terjadi bukan sekadar teknis, melainkan menyangkut kualitas penegakan hukum itu sendiri.

Hinca juga menyeret level yang lebih tinggi dalam struktur kejaksaan. Ia meminta Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Harli Siregar, untuk menyampaikan pesan kepada Jaksa Agung, Sanitiar Burhanuddin, agar Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, turut menyampaikan permintaan maaf.

Hal ini berkaitan dengan sikap Anang yang sebelumnya dianggap membela Kejari Karo saat kasus Amsal masih berjalan. “Sehingga dengan demikian, kesimpulan saya adalah apapun nanti keputusan di sini, mesti menjadi pembelajaran yang terhormat,” tegas Hinca.

Di tengah derasnya kritik, Danke Rajagukguk memilih tidak memberikan tanggapan saat dimintai komentar usai rapat. Sikap diam ini semakin menambah sorotan terhadap polemik yang berkembang.

Sebelumnya, Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Golkar, Soedeson Tandra, juga menyinggung perihal viralnya kasus yang melibatkan Kasi Pidsus Karo.

Tandra mempertanyakan mengapa oknum Kasi Pidsus Karo yang dianggap "bermasalah" saat bertugas di Sidikalang, Dairi, justru mendapatkan promosi jabatan jadi Kasi Pidsus Karo. 

Ia menyoroti tindakan jaksa yang bermasalah namun tetap mendapat kenaikan jabatan, yang dinilai perlu dievaluasi.  

Sebagai informasi tambahan, kasus ini bermula dari penanganan perkara yang dinilai tidak profesional dan memicu reaksi elemen masyarakat Karo.

Kasus ini bermula dari proyek pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo pada periode 2020–2022. 

Amsal Sitepu, melalui perusahaannya CV Promiseland, menawarkan jasa pembuatan video dengan nilai sekitar Rp 30 juta per desa kepada 20 desa di empat kecamatan.