Berita Viral

PRABOWO Diminta Punya Sense of Crisis di Tengah Perang Iran vs Israel: Bukan Sekadar Beras Cukup

Perang Iran vs Israel yang belum selesai membuat sebuah negara mengambil kebijakan darurat. 

TRIBUN MEDAN/KONTAN/BPMI Setpres
Presiden RI Prabowo dan PM Malaysia Anwar Ibrahim. 

TRIBUN-MEDAN.com - Perang Iran vs Israel yang belum selesai membuat sebuah negara mengambil kebijakan darurat. 

Pengamat ekonomi Awalil Rizky juga menyarankan Prabowo untuk memiliki sense of crisis

Sense of crisis sendiri adalah istilah dalam bahasa Inggris yang menggambarkan kepekaan, kewaspadaan, dan kesadaran mendalam akan adanya situasi darurat.

Awalil juga meminta Presiden RI dan jajaran menteri beserta pemerintahannya untuk memiliki empati terhadap masyarakat.

"Baik Pak Presiden, Pak Purbaya, maupun Pak Amran —saya sebut saja karena itu yang paling banyak diberitakan— seharusnya menunjukkan sense of crisis dan empati," kata Awalil, dikutip dari tayangan yang diunggah di kanal YouTube Abraham Samad Speak Up, Minggu (29/3/2026).

"Kita ini sedang susah. Jangan mengatakan 'beras cukup,' 'jagung cukup,' 'semua aman,' padahal kenyataannya tidak, atau harganya mahal."

"Kemudian soal harga minyak, jangan hanya mengatakan kita siap atau punya dana. Yang lebih penting adalah kepekaan terhadap kondisi masyarakat."

Selanjutnya, Awalil menyebut agar pemerintahan saat ini dibenahi terlebih dahulu, dan meminta agar Prabowo lebih berhati-hati.

Termasuk, untuk menata ulang belanja negara.

Baca juga: SOSOK Osmycin Amelia Mahasiswi Unila Dilaporkan Hilang, Terakhir Pamit Urus Berkas Wisuda

Baca juga: TERNYATA Maria Simaremare Dibunuh Pacarnya di Kontrakan, Sempat Nginap 2 Hari, Motif Tersinggung

Awalil sudah memberikan dua saran bagi pemerintahan Prabowo dalam mengantisipasi tekanan fiskal RI yang semakin berat akibat eskalasi konflik di Asia Barat, yakni dengan mengurangi item belanja negara agar tidak besar pasak daripada tiang.

Saran pertama Awalil adalah restrukturisasi kabinet, termasuk mengurangi jumlah kementerian dan lembaga, serta memangkas jumlah menteri dan wakil menteri.

Menurut Awalil, jumlah menteri dan wakil menteri secara total dapat dipangkas menjadi 84 atau malah 75, seperti era presiden-presiden terdahulu.

Baca juga: Pengamat UI: 3 Hal yang Jadi Indikasi AS Tak akan Kerahkan Pasukan via Darat ke Iran

Kata dia, pemangkasan ini bisa menghasilkan penghematan yang signifikan, terutama dari belanja barang yang nilainya ratusan triliun.

Saran kedua, yakni evaluasi item belanja besar, salah satunya program makan bergizi gratis (MBG) yang nilainya sekitar Rp335 triliun, sebagaimana dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. 

Sumber: Tribunnews
Halaman 1/3
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
Komentar

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved