ALASAN Pemerintah Batalkan Rencana Sekolah Daring untuk Hemat BBM

TRIBUN-MEDAN.com - Pemerintah memastikan wacana kegiatan belajar mengajar bagi siswa sekolah secara daring mulai April 2026 dibatalkan. 

Rencana tersebut sebelumnya sempat mencuat sebagai bagian dari kebijakan efisiensi atau strategi penghematan energi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang tengah dikaji pemerintah. 

Namun, pemerintah menegaskan bahwa sektor pendidikan tetap menjadi prioritas utama, sehingga proses pembelajaran siswa akan tetap dilaksanakan secara luring atau tatap muka. 

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menyampaikan bahwa Presiden Prabowo memberikan perhatian besar terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), terutama di sektor pendidikan dan kesehatan.

Menurutnya, hasil koordinasi lintas kementerian menunjukkan bahwa pembelajaran tatap muka harus tetap dijaga demi memastikan kualitas pendidikan tidak menurun. 

“Bahwa di sektor pendidikan, proses pembelajaran harus semakin optimal dan jangan sampai timbul learning loss. Oleh karena itu, diutamakan penyelenggaraan proses pembelajaran tetap berjalan secara luring bagi siswa,” kata Pratikno, Selasa (24/3/2026) dikutip dari keterangan resminya. 

Ia menegaskan bahwa kebijakan pembelajaran daring tidak menjadi kebutuhan mendesak saat ini. 

Baca juga: Respons KPK, Perlakuan Istimewa Gus Yaqut tak Diborgol Keluar Masuk KPK, Diberi Piagam Penghargaan

Opsi Hybrid 

Pratikno mengakui bahwa sebelumnya sempat ada pembahasan terkait kemungkinan penerapan metode hybrid, yakni kombinasi antara pembelajaran luring dan daring. 

Namun, setelah melalui pembahasan bersama kementerian terkait seperti Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Agama, opsi tersebut tidak dianggap sebagai prioritas. 

“Memang pernah ada diskusi tentang kemungkinan penggunaan metode hybrid yang mengkombinasikan luring dan daring. Tetapi, mengingat pentingnya menjaga kualitas pendidikan siswa, pembelajaran daring bagi siswa tidak menjadi sebuah urgensi saat ini,” jelasnya. 

Pemerintah saat ini tengah mendorong berbagai program peningkatan kualitas pendidikan sebagai bagian dari prioritas nasional.

“Sebagaimana prioritas luar biasa Bapak Presiden kepada sektor pendidikan, mulai dari revitalisasi sekolah, Sekolah Rakyat, dan Sekolah Unggul Garuda, maka kita harus mempercepat peningkatan kualitas pendidikan secara umum,” ujar Pratikno dalam keterangan resminya. 

Program-program tersebut mencakup seluruh jenjang pendidikan, baik yang berada di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Agama, maupun Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. 

Selain sektor pendidikan, pemerintah juga memastikan layanan medis esensial tetap berjalan normal dan tidak terdampak kebijakan efisiensi.

Learning Loss

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayanti menilai pembelajaran daring kurang efektif bagi murid.