Dedi Mulyadi Curhat tak Bisa Tidur Pikirkan Warga Miskin, Berencana Pangkas Belanja Pemerintah

TRIBUN-MEDAN.com - Dedi Mulyadi curhat tak bisa tidur pikirkan warga miskin selama menjabat jadi Gubernur.

Ia pun meminta maaf kepada warga Jawa Barat yang masih hidup di garis kemiskinan.

Hal itu diucapkan Dedi saat melaksanakan salat idulfitri berjamaah, di halaman Gedung Sate, Sabtu (21/3/2026).

Dalam sambutannya, Dedi menyatakan bahwa sebagai pemimpin, dirinya kadang tidak bisa tidur manakala masih banyak masyarakat miskin yang belum mendapatkan layanan kesehatan, layanan pendidikan dan kehidupan yang kayak. 

Baca juga: Klasemen Liga Italia Usai Napoli Menang Atas Cagliari, Posisi AC Milan Tegeser dari Runner up

"Untuk itu, saya sebagai pemimpin meminta maaf kepada masyarakat Jawa Barat belum dapat melayani masyarakat dengan baik," ujar Dedi. 

Usai salat, suasana berubah menjadi lebih cair. Orang-orang saling bersalaman, berpelukan, dan mengucapkan maaf.

Dedi Mulyadi tampak berdiri di tengah warga, menerima jabat tangan satu per satu.

Pangkas Anggaran Belanja Pemerintah

 Inilah alasan Dedi Mulyadi berencana pangkas belanja pemerintah di Jawa Barat.

Ia meminta anggaran dimaksimalkan untuk kebutuhan masyarakat.

Gubernur Jawa Barat itu bahkan berencana memangkas anggaran belanja pemerintah hingga 20 persen.

Baca juga: Tangis dan Doa di Desa Lopian Tapteng, Salat Id Berjalan Khidmat di Tengah Kondisi Pascabencana

Ia menyebut Lebaran menjadi momentum untuk evaluasi kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Hal ini juga termasuk dalam pengelolaan anggaran yang dinilai masih belum sepenuhnya berpihak pada masyarakat.

KDM mengatakan, evaluasi tersebut akan berlanjut dalam pembahasan RAPBD 2027, dengan fokus pada pengurangan porsi anggaran bagi penyelenggara negara atau yang ia analogikan sebagai “amilin” dalam konsep zakat.

Baca juga: Presiden Prabowo Subianto Bagikan 1000 Paket Sembako ke Masyarakat Kota Medan

“Dalam tafsir zakat, pemerintah ini kan amilin. Nah, jatah amilinnya jangan kegedean,” ujar Dedi, sesuai salat idulfitri di halaman Gedung Sate, Kota Bandung, Sabtu (21/3/2026).

Dedi menyebut, saat ini porsi anggaran untuk penyelenggaraan pemerintahan telah dibatasi maksimal 30 persen.