Kritik Mahfud MD soal Program MBG, Singgung Keracunan Massal hingga Soroti Potensi Korupsi

TRIBUN-MEDAN.com - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, menanggapi keluhan masyarakat mengenai pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang belakangan ramai diperbincangkan.

Dalam unggahan di kanal YouTube Mahfud MD Official pada Senin (16/3/2026), Mahfud menegaskan bahwa program ini sejatinya memiliki tujuan mulia.

Menurutnya, program MBG sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, terutama bagi kelompok yang membutuhkan perhatian lebih.

“Program MBG ini program yang sangat bagus. Bagus karena memberi makan kepada masyarakat yang membutuhkan. Tetapi yang perlu dipertanyakan adalah tata kelolanya,” ujar Mahfud.

Ia menekankan bahwa niat baik program ini seharusnya sejalan dengan pelaksanaan yang rapi dan efisien.

Namun, di lapangan, Mahfud menemukan beberapa persoalan terkait manajemen dan distribusi bantuan.

Kritik tersebut menyoroti perlunya evaluasi agar manfaat program bisa dirasakan lebih optimal oleh masyarakat.

Meski demikian, Mahfud tetap mengapresiasi inisiatif pemerintah atau pihak terkait dalam menyelenggarakan MBG.

Ia berharap dengan perbaikan tata kelola, program ini bisa terus berlanjut dan membantu lebih banyak orang.

Kesimpulannya, Mahfud menegaskan bahwa program dengan tujuan baik tetap membutuhkan manajemen yang tepat agar dampaknya maksimal.

Kasus Lele Mentah hingga Keracunan Massal

Mahfud mencontohkan sejumlah laporan yang beredar di masyarakat, termasuk kasus pengiriman bahan makanan mentah kepada sekolah tanpa fasilitas penyimpanan memadai.

Ia menyebut pernah ada laporan di Pamekasan di mana sekolah menerima kiriman lele hidup untuk konsumsi tiga hari ke depan, padahal tidak tersedia lemari pendingin untuk menyimpannya.

Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi menyebabkan makanan cepat rusak dan tidak layak konsumsi.

Selain itu, Mahfud juga menyinggung adanya laporan keracunan makanan di sejumlah sekolah, termasuk di Yogyakarta dan beberapa daerah di Jawa Barat.

Ia menilai pemerintah perlu memberikan penjelasan terbuka kepada publik terkait penyebab dan penanganan kasus tersebut.