Setelah Viral, Akhirnya Permintaan Ketua DPRD Sumsel Andie Dinialdie soal Meja Biliar Dibatalkan

TRIBUN-MEDAN.com - Ketua DPRD Sumsel Andie Dinialdie disebut mengusulkan pengadaan meja biliar di rumah dinasnya. 

Pengadaan ini membuat warga geram. Sebab, anggaran meja biliar itu mengeruk APBD mencapai hampir Rp 500 juta.

Polemik rencana pengadaan dua meja biliar sebesar Rp486,9 juta pada APBD Sumatera Selatan (Sumsel) tahun 2026 dipastikan dibatalkan oleh pihak Sekretariat DPRD Sumsel.

Sumber di Sekretariat DPRD Sumsel mengatakan bahwa pembatalan tersebut dilakukan setelah rencana itu menimbulkan polemik di tengah masyarakat.

"Pastinya sudah dibatalkan, termasuk untuk sejumlah pengadaan lainnya," kata pihak Sekretariat DPRD Sumsel yang meminta namanya tidak disebutkan.

Beberapa pengadaan lain yang turut dibatalkan adalah alat gym untuk rumah dinas Wakil Ketua III (Ilyas Panji Alam) sebesar Rp395 juta.

Pembatalan ini sejalan dengan pernyataan Ketua DPRD Sumsel, Andie Dinialdie, yang memberikan penjelasan terkait pengadaan meja biliar untuk rumah dinas (rumdin) pimpinan dewan tersebut.

Berdasarkan data Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) per 7 Maret 2026, anggaran meja biliar itu awalnya diperuntukkan bagi Ketua DPRD Sumsel sebesar Rp151 juta dan Wakil Ketua III DPRD Sumsel sebesar Rp335,9 juta, sehingga totalnya mencapai Rp486,9 juta.

Menanggapi hal tersebut, Andie menyampaikan apresiasinya atas masukan dan saran dari media. "Tadi saya sudah menghubungi Sekretaris Dewan (Sekwan) untuk mengklarifikasi terkait pengadaan barang tersebut. Namun, perlu diketahui bersama bahwa semua itu masih dalam tahap perencanaan, belum ada pembelian," ujarnya.

Andie, yang juga menjabat sebagai Ketua Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (POBSI) Sumsel, menjelaskan bahwa meja biliar tersebut awalnya direncanakan sebagai tempat alternatif bagi atlet biliar Sumsel untuk berlatih. Namun, legislator dari Partai Golkar ini menegaskan bahwa ia memahami kekhawatiran masyarakat terhadap penggunaan anggaran daerah.

"Jika dinilai tidak mendesak atau tidak memberikan manfaat yang signifikan, maka pengadaan tersebut dapat ditinjau ulang bahkan dibatalkan," tandas Andie.

Sebelumnya, sejumlah paket pengadaan untuk rumah dinas pimpinan dewan di Sekretariat DPRD Sumsel sempat mencuat ke publik karena nilainya yang fantastis. Di antaranya:

• Lampu gantung hias rumah dinas Wakil Ketua I (Raden Gempita): Rp604,6 juta.
• Meubelair rumah dinas Wakil Ketua I: Rp2,3 miliar.
• Alat gym rumah dinas Wakil Ketua III: Rp395 juta.
• Heat pump rumah dinas Wakil Ketua III: Rp776 juta.
• Meubelair rumah dinas Wakil Ketua III: Rp2,3 miliar.

Selain itu, terdapat rencana pengadaan penunjang lainnya seperti dua unit sound system masing-masing Rp200 juta, serta pengadaan dua unit roller blind senilai Rp319 juta dan Rp315 juta untuk rumah dinas Wakil Ketua II.

Beberapa alokasi rutin juga menjadi sorotan, seperti belanja jasa tenaga kebersihan semester I sebesar Rp1,7 miliar, jasa tenaga pengemudi semester I sebesar Rp1 miliar, serta jasa keamanan mencapai Rp2,3 miliar.

Proyek renovasi interior ruangan fraksi yang telah berjalan sejak awal 2025 pun tak luput dari perhatian. Saat ini, masih tersisa lima ruangan fraksi (PKB, PKS, PAN, Demokrat, dan Golkar) yang masing-masing dianggarkan sebesar Rp1 miliar, ditambah pengadaan meubelair untuk ruang Fraksi Demokrat sebesar Rp2,4 miliar.

Artikel sudah tayang di Tribun Sumsel

(*/ Tribun-medan.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan