Hitungan Defisit APBN Setelah Rupiah Melemah dan Harga Minyak Melonjak, Komisi VI Panggil Pertamina

TRIBUN-MEDAN.com - Kenaikan harga minyak dunia dan pelemahan rupiah dalam waktu lama dipastikan membuat defisit fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bengkak.

Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Agung Suparwoto, mengatakan harga minyak dunia saat ini sudah tembus 110 dollar Amerika Serikat (AS) per barrel sementara rupiah melemah ke kisaran 17.000 per dollar AS.

“Kalau ini berlangsung dalam waktu yang cukup lama, maka dipastikan subsidi energi akan melonjak, dan defisit fiskal (APBN) kita akan membengkak,” kata Sugeng, Senin (9/3/2026).

Sugeng menyebut, kondisi kenaikan minyak dunia dan pelemahan rupiah pada waktu yang bersamaan menjadi pukulan ganda terhadap APBN.

Ia menyebut, dalam APBN 2026, pemerintah dan DPR telah menetapkan lifting minyak 610 ribu barrel per hari dengan asumsi harga minyak 70 dollar AS per barrel. 

Keputusan itupun ditetapkan dengan kurs Rp 16.500 per dollar AS. 

Baca juga: Respons Purbaya dan Bahlil Harga Minyak Dunia 116 Dollar AS/Barel, Asumsi ICP di APBN Cuma 70 Dollar

Berdasarkan ketetapan itu, pemerintah dan DPR mengetok total subsidi energi yang mencakup minyak, gas, dan listrik dari pemerintah Rp 210 triliun.

“Nah kini baik harga minyak maupun kurs dollar, dua-duanyanya melambung tinggi, maka subsidi energi akan tembus Rp 420 triliun lebih,” ujar Sugeng.

Politikus Partai Nasdem itu mengatakan, pembengkakan nilai subsidi itu masih harus ditambah kompensasi sekitar Rp 120 triliun.

“Maka subsidi dan kompensasi menjadi Rp 560 triliun,” kata dia. 

Menurutnya, dalam keadaan tersebut pemerintah bisa mengandalkan kenaikan beberapa komoditas hasil tambang dan perkebunan yang menjadi andalan Indonesia. 

Harga timah, tembaga, nikel, batubara, sampai minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) ikut terkerek seiring kenaikan minyak dan gas. 

“Tentunya akan menambah cadangan devisa kita, yang bisa untuk mengkompensasi naiknya harga energi,” tutur Sugeng. 

Panggil Dirut Pertamina

Sementara itu, Komisi VI DPR RI menjadwalkan pemanggilan terhadap Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri, Rabu (11/3/2026). 

Rapat ini diagendakan secara khusus untuk membahas strategi mitigasi dampak risiko geopolitik di Timur Tengah terhadap ketahanan energi nasional.