Nasib Guru dan Sekolah Rusak Jadi Sorotan, Dana Pendidikan Tersedot Makan Bergizi Gratis

Ringkasan Berita:Kritik Program BMG

 

• Kritik Ketua DPP PDI P, MY Esti Wijayati, penggunaan dana MBG yang menggerus anggaran pendidikan.
• Alokasi seharusnya difokuskan untuk menuntaskan masalah infrastruktur dan sarana prasarana sekolah yang masih jauh dari kata layak.
• ICW singgung program pemenuhan gizi yang melibatkan Polri ini memiliki risiko konflik kepentingan
• Nasib guru honorer gajinya pas-pasan kurang perhatian pemerintah
• Pengelolaan 1.179 dapur SPPG Polri mencapai lebih dari Rp2,2 triliun dalam satu tahun

TRIBUN-MEDAN.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) jadi sorotan.

Kritik terus bergulir, apalagi penggunaan dana MBG menggerus anggaran pendidikan.

Sementara nasib guru dan sekolah yang rusak seolah terabaikan.

MBG merupakan program pemerintahan Prabowo Subianto yang berjalan secara bertahap sejak 6 Januari 2025

MBG diproduksi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yaitu unit layanan dan dapur umum yang didirikan Badan Gizi Nasional.

Ketua DPP PDI Perjuangan, MY Esti Wijayati ikut menyoroti kebijakan pemerintah terkait pembiayaan Program MBG.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) itu menilai, penggunaan dana tersebut menjadi ironi di tengah kondisi sejumlah sekolah tidak layak yang berada di berbagai pelosok Tanah Air.

Esti menyebut, bahwa partainya merasa perlu meluruskan narasi simpang siur terkait dana MBG diambil dari alokasi anggaran pendidikan.

Terlebih, ia mengaku mendapat banyak pertanyaan langsung dari masyarakat terkait asal-usul dana program tersebut.

"Di WA (WhatsApp) saya pun sangat banyak yang menanyakan untuk memperjelas. Ada yang panggil Mbak, Bu, atau Bunda. 'Bunda, ini beritanya katanya MBG itu tidak mengambil anggaran pendidikan, yang benar yang mana toh Bun?' sambil menyertakan berita-berita dari medsos," kata MY Esti dalam konferensi pers di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta, Rabu (25/2/2026).

Esti pun membenarkan bahwa program MBG memang memotong porsi anggaran pendidikan.

Oleh karena itu, ia pun merasa PDIP perlu membeberkan kebenaran sesuai dengan data-data resmi yang ada.

Lebih lanjut, Esti menyayangkan tersedotnya dana pos pendidikan.

Menurutnya, alokasi tersebut seharusnya bisa difokuskan untuk menuntaskan masalah infrastruktur dan sarana prasarana sekolah yang masih jauh dari kata layak.