Gara-gara Kasus Bripda MS Hantam Siswa SMP hingga Tewas, MPR Respons Peran Brimob Dibatasi

Ringkasan Berita:Brimob Jadi Sorotan

 

• Korps Brimob jadi sorotan gara-gara peristiwa kasus penganiayaan yang dilakukan oknum anggota Brimob
• Penganiayaan Bripda Masias Siahaya terhadap Arianto Tawakal atau AT, seorang anak berusia 14 tahun 
• Korban Arianto Tawakal yang dihantam oknum Brimob tersebut akhirnya meninggal dunia.
• YLBHI Usul pembatasan peran Brimob agar tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat sipil.
• MPR respons usulan yang berkembang di publik harus mendapat perhatian dari pimpinan Polri.

TRIBUN-MEDAN.com - Korps Brimob jadi sorotan gara-gara peristiwa kasus penganiayaan yang dilakukan oknum anggota Brimob Bripda Masias Siahaya terhadap Arianto Tawakal atau AT, seorang anak berusia 14 tahun di Tual, Maluku.

Arianto Tawakal yang dihantam oknum Brimob tersebut akhirnya meninggal dunia.

Korban Arianto Tawakal masih duduk di sekolah Madrasah Tsanawiyah (MTs) Aliyah Negeri. 

MTs adalah setara dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Keduanya adalah jenjang pendidikan dasar formal selama 3 tahun (kelas 7-9) untuk siswa usia 13-15 tahun

Usul Batasi Peran Brimob

 Ketua MPR RI Ahmad Muzani, merespons adanya usulan pembatasan peran Brimob agar tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat sipil.

Usulan tersebut sebelumnya disampaikan Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur, usai adanya oknum Brimob yang diduga menganiaya pelajar di Tual hingga tewas.

Muzani menilai, usulan yang berkembang di publik harus mendapat perhatian dari pimpinan Polri.

"Saya kira apa yang diharapkan masyarakat perlu diperhatikan dengan baik karena itu adalah harapan yang juga memberi kebaikan kepada aparat kepolisian," kata Muzani, kepada wartawan, usai menghadiri bersilaturahmi sekaligus buka puasa bersama para santri di Pondok Pesantren  Asshiddiqiyah Jakarta Barat, Minggu (22/2/2026).

Lebih lanjut, Muzani meyakini pimpinan Polri akan mengambil langkah yang tepat, baik untuk institusi kepolisian maupun penegakan hukum.

"Dan saya kira pimpinan polisi, pimpinan Polri akan mendengar, mempelajari pandangan-pandangan itu dengan baik, bijak, dan pada waktunya akan mengambil tindakan atau keputusan yang benar," ucapnya.

"Yang benar itu artinya baik untuk masyarakat, baik untuk penegakan hukum dan juga baik untuk kepolisian," imbuhnya.

Menurut Muzani, tidak sedikit kasus kekerasan yang melibatkan oknum anggota kepolisian.

Namun dia menegaskan peristiwa seperti itu harus menjadi pelajaran dan pembenahan institusi Polri ke depannya.