Mahfud MD Soroti Anak SD Gantung Diri, Sebut Tata Kelola Sistem Perlindungan Sosial Tak Beres

TRIBUN-MEDAN.com - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD memberikan respon terkait kasus anak SD akhiri hidup dengan gantung diri.

Menurut Mahfud MD, kasus kematian anak tersebut membuktikan tata kelola sistem perlindungan sosial di Indonesia tidak beres.

Seperti diketahui, kasus seorang siswa SD di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), yang diduga mengakhiri hidup karena tidak memiliki uang Rp 10.000 untuk membeli buku dan pena. 

Pernyataan itu disampaikan Mahfud dalam podcast YouTube “Terus Terang Mahfud MD” bertajuk “Hakim Ditangkap, Polisi Terseret Narkoba, Ada Apa dengan Negara Ini?” yang dikutip pada Rabu (18/2/2026). 

“Tata kelola, sistem perlindungan sosial kita ini enggak beres. Betapa banyak dana-dana bantuan sosial itu, sering dikatakan, misalnya 80 persen salah sasaran. Terus, ngurus apa negara ini? Sampai ada anak mau beli potlot (pensil), enggak bisa," katanya dilansir Kompas.com mengutip YouTube tersebut dari tim Mahfud MD. 

Baca juga: Terbongkar Chat Ibu dengan Anak yang Akhiri Hidup Gantung Diri Karena Dimarahi dengan Kata Kasar

Baca juga: Bakal Bahas Tarif Dagang hingga Hadiri KTT BoP, Presiden Prabowo Tiba di AS

Mahfud pun menyinggung persoalan penyaluran bantuan sosial yang kerap tidak tepat sasaran. Ia menyampaikan, masih banyak bantuan justru mengalir kepada pihak yang tidak berhak. 

 “Sementara kita tahu, bantuan-bantuan sosial itu, banyak yang malah lari ke orang yang tidak berhak. Banyak yang malah lari ke pejabat juga. Terus gimana? Yang begini-gini?" tanya Mahfud.

Menurut dia, tragedi seperti di NTT tidak semata-mata soal kemiskinan individu, tetapi juga kegagalan sistem mendeteksi dan merespons kerentanan warganya secara dini.

Ia juga menyinggung kebijakan administrasi yang dinilai kurang terkoordinasi, seperti penataan ulang data kepesertaan BPJS yang sempat berdampak pada warga miskin yang membutuhkan layanan kesehatan rutin. 

Baca juga: Nekat Curi Motor di SPBU Singapore Station Brigjen Katamso, Hamid Fahlefi Babak Belur Digebuki Massa

“Orang miskin, yang seharusnya cuci darah, itu ditutup, dilarang. Harus register kembali. Gitu kan? Kan harusnya diantisipasi. Kan jutaan orang tuh yang perlu. BPJS itu tiba-tiba ditutup," ungkapnya.

Mahfud menilai pemerintah daerah seharusnya memiliki peran penting dalam mendeteksi kondisi warganya, termasuk anak-anak yang rentan putus sekolah karena kendala biaya.

Namun, ia juga menekankan perlunya koordinasi kuat antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Menurut Mahfud, negara seharusnya mampu hadir dalam kasus-kasus kemiskinan ekstrem yang menyangkut anak-anak, terlebih ketika menyangkut akses pendidikan dasar.

"Harusnya pusat ada dong, monitor. Yang kayak gitu-gitu kasihan lho rakyat kita ini," pungkas dia.

(tribun-medan.com)

Sumber: kompas.com

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan