Reshuffle Kabinet Prabowo

Isu Reshuffle Kabinet Kian Kencang, Nama Meutya Hafid Masuk Bursa Pergeseran Menteri

Isu perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih berembus kian kencang menjelang Februari 2026.

|
Editor: Juang Naibaho
HO/ist
Nama Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid masuk dalam bursa reshuffle kabinet Prabowo yang dikabarkan bergulir pada Februari 2026. 

TRIBUN-MEDAN.com - Isu perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih berembus kian kencang menjelang Februari 2026.

Kabar perombakan kabinet makin santer seiring jabatan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) yang kosong setelah Thomas Djiwandono disetujui DPR RI untuk menjabat sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI).

Pada isu reshuffle kabinet kali ini, selain kursi Wamenkeu, sejumlah nama menteri disebut masuk bursa pergeseran, di antaranya Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid.

Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M Jamiluddin Ritonga, menilai reshuffle sudah menjadi kebutuhan setelah lebih dari setahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berjalan. 

Menurutnya, terdapat sejumlah menteri yang dinilai memiliki kinerja rendah.

“Salah satunya Meutya Hafid, Menteri Komunikasi dan Digital. Kinerja Meutya dinilai rendah setidaknya mengacu pada hasil survei Center of Economic and Law Studied (CELIOS) yang memberi nilai minus dua (-2),” ujar Jamiluddin saat dikonfirmasi, Rabu (28/1/2026).

Ia menilai rendahnya penilaian tersebut beralasan karena kontribusi Kementerian Komunikasi dan Digital belum terlihat signifikan dalam mendukung program-program kabinet.

Menurutnya, peran kementerian tersebut dalam pemberantasan judi online dinilai belum optimal. 

Padahal, sektor digital menjadi domain utama kementerian yang dipimpin Meutya yang juga Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu.

“Indikasi itu terlihat dari pemberantasan judi online. Kementerian Komunikasi dan Digital praktis tidak terlihat fungsinya sebagai kementerian yang menangani digital,” katanya.

Selain itu, ia juga menyoroti minimnya peran kementerian dalam situasi krisis, seperti saat terjadi bencana di Sumatera.

Dalam kondisi darurat, kata dia, diperlukan komunikasi nasional yang terintegrasi agar informasi dapat tersampaikan secara efektif.

“Saat bencana sangat memerlukan komunikasi integral secara nasional dengan mengoptimalkan semua jejaring komunikasinya. Namun kontribusi Kementerian Komunikasi dan Digital tidak tampak,” ujarnya.

Ia juga mengkritik belum adanya pola komunikasi terpadu antar sektor dan masyarakat dalam menghadapi disrupsi teknologi, termasuk pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) yang dinilai semakin liar dan rawan penyalahgunaan.

“Kementerian Komunikasi praktis tidak mempunyai pola penanganan dan tindakan dalam penanganan teknologi AI,” kata dia.

Halaman 1/3
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
Komentar

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved