Bocoran Perubahan Sistem Seleksi CPNS 2026, Posisi Sepi Peminat CPNS dan Syarat Pendaftaran

Ringkasan Berita:Info Penerimaan CPNS 2025–2026

 

• Pemerintah akan membuka seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
• Formasi prioritas masih akan berfokus pada tenaga pendidik, tenaga kesehatan
• Kementerian Keuangan butuh lulusan SMA sederajat.
• Prediksi Formasi CPNS dan Syarat Pendaftaran
• Cek Daftar Instansi Sepi Peminat Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)

TRIBUN-MEDAN.com - Pemerintah akan membuka seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya telah menyampaikan, instasinya butuh lulusan SMA sederajat.

Formasi bagi lulusan SMA bisa jadi pertimbangan bagi Anda yang ingin mencoba peruntungan di perekrutan CPNS 2025–2026.

Cek Daftar Instansi Sepi Peminat Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Prediksi Formasi CPNS dan Syarat Pendaftaran. 

Baca juga: 31 Proyek RSUD Kemenkes Berbau Korupsi, KPK Bidik Budi Gunadi dan Petinggi Kemenkes untuk Diperiksa

Seperti diberitakan, Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan,  instansinya akan merekrut 300 lulusan SMA dari seluruh Indonesia. 

Perekrutmen CPNS Kementerian Keuangan tidak akan lagi terbatas pada lulusan PKN STAN.

Jenjang pendidikan lulusan S1 bahkan SMA sederajat juga berpeluang meniti karier di Kementerian Keuangan.

Terkait penerimaan CPNS,  Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, pola seleksi akan menggabungkan dua jalur, yakni penerimaan dari masyarakat umum sekaligus tetap menyediakan formasi khusus untuk alumni PKN STAN.

Meski begitu, Purbaya menegaskan bahwa porsi dan jumlah formasi belum dapat dipastikan.

Sebab Kementerian Keuangan masih menunggu keputusan final dari Kementerian PAN-RB terkait kebutuhan pegawai yang akan ditetapkan.

Purbaya menjelaskan bahwa pola penerimaan pegawai Kementerian Keuangan ke depan tidak akan hanya mengandalkan satu jalur.

Ia menegaskan bahwa kementerian berupaya memberikan kesempatan lebih luas bagi masyarakat untuk mengikuti seleksi.

"Saya pikir akan terbuka hybrid. Ada STAN, ada luar STAN," ujar Purbaya di Kantor Kemenkeu, dikutip pada Sabtu (15/11/2025).