USAI Kemenhut Sebut Kayu yang Terbawa Banjir dari Pohon-pohon Lapuk, Prabowo Langsung Tinjau Lokasi

TRIBUN-MEDAN.COM - Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan darurat ke wilayah terdampak bencana banjir dan longsor di Sumatera Utara pada Senin (1/11/2025).

Kunjungan ini bertujuan memastikan penanganan bencana berjalan cepat, tepat, dan terkoordinasi demi keselamatan masyarakat.

Setibanya di Bandara Internasional Sisingamangaraja XII, Silangit, Presiden Prabowo langsung menuju lokasi terdampak di Tapanuli Tengah (Tapteng) menggunakan helikopter Caracal.

Di sana, Prabowo meninjau posko pengungsian di GOR Pandan, memastikan distribusi logistik dan layanan kesehatan berjalan baik, serta berinteraksi langsung dengan warga terdampak.

Bencana banjir dan longsor yang melanda Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat telah menelan ratusan korban jiwa dan ribuan pengungsi.

Pemerintah pusat dan daerah terus berupaya membuka akses jalan, jembatan, dan layanan dasar yang terputus akibat cuaca ekstrem yang dipicu badai siklon tropis Senyar.

Namun, berdasarkan para pakar dari Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian (FITB) Institut Teknologi Bandung (ITB), banjir bandang di Sumatera pada akhir November 2025 merupakan hasil dari kombinasi faktor alam dan manusia. "Bahwa bencana ini merupakan hasil dari interaksi kompleks antara faktor atmosfer, kondisi geospasial, dan kapasitas tampung wilayah".

Kondisi atmosfer yang ekstrem, fenomena siklon tropis, serta perubahan penggunaan lahan yang mengurangi kapasitas serapan air menjadi penyebab utama bencana ini. Upaya mitigasi yang efektif harus melibatkan pendekatan multidisipliner, termasuk pengelolaan lingkungan, perencanaan tata ruang, dan teknologi peringatan dini.

Baca juga: Pakar ITB Sebut Tiga Faktor Utama Penyebab Banjir Bandang di Sumut, Sumbar, dan Aceh

Presiden Prabowo menegaskan pentingnya solidaritas dan ketabahan masyarakat dalam menghadapi musibah ini.

Pemerintah juga mengatasi krisis pasokan BBM melalui jalur laut dan udara untuk mendukung operasi penanganan bencana.

Selain penanganan darurat, pemerintah berkomitmen melakukan perbaikan jangka panjang dari hulu ke hilir, termasuk pemulihan kawasan hutan dan optimalisasi waduk retensi untuk mencegah bencana serupa di masa depan.

Dalam rapat koordinasi tingkat menteri, Menko PMK Pratikno menegaskan bahwa penanganan bencana ini adalah persoalan nyawa dan keselamatan manusia, sehingga harus dilakukan secara cepat, terkoordinasi, dan masif.

Meski belum menetapkan status bencana nasional, pemerintah pusat memberikan dukungan maksimal melalui BNPB, TNI, Polri, dan kementerian/lembaga terkait.

Presiden juga berjanji menyelidiki kasus perusakan hutan yang memperparah bencana ini.

Sementara, Direktur Jenderal Dwi Januanto Nugroho, menegaskan bahwa penanganan pembalakan liar dan pemulihan hutan menjadi fokus utama untuk mengurangi risiko bencana di masa mendatang.