Dituding Monopoli, Pemerintah Kaji Impor BBM Satu Pintu Atasi Kelangkaan Bahan Bakar di SPBU Swasta

”Makanya, SPBU swasta harus membuat proyeksi kebutuhan yang lebih baik lagi,” jelas Imron.

Di sisi lain, Imron juga menepis mengenai narasi monopoli yang sekarang berkembang.

Menurutnya, saat ini tak ada lagi monopoli yang dilakukan Pertamina.

Faktanya, negara melalui Pemerintah sudah memberikan izin kepada swasta untuk berpartisipasi, baik sektor hulu maupun hilir migas.

Meski tentu saja, Pemerintah harus tetap memegang kendali, termasuk izin impor.

 ”Begitulah persaingan bisnis karena memang dibebaskan baik di hulu maupun di hilirnya, tidak lagi dimonopoli Pertamina seperti dahulu,” ujarnya.

Imron juga mengatakan, kalau pun SPBU swasta membeli BBM dari Pertamina, sebenarnya justru menggerus keuntungan BUMN energi itu.

Imron mencontohkan, jika penjualan retail Pertamina bisa memperoleh untung Rp200 per liter, maka ketika menjual ke SPBU swasta, tentu harus mengurangi harga jual di bawah penjualan retail.

 Sebab, lanjut Imron, SPBU swasta juga harus memperoleh keuntungan dari penjualan mereka.

”Konsekuensinya kan begitu. Jadi ini akan mengurangi pendapatan Pertamina, tetapi neraca perdagangannya tidak berubah, karena hanya berbeda penjualnya saja,” ujarnya.  

 
Yang jelas, karena bisnis di hilir sifatnya kompetitif, maka semua SPBU termasuk Pertamina harus terus meningkatkan pelayanan. ”Dengan begitu konsumen yang akan diuntungkan. Karena konsumen bisa mendapat pelayanan yang lebih baik karena adanya kompetisi tersebut,” tutupnya.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memberikan sinyal bahwa pemerintah tidak akan membuka tambahan impor bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi untuk SPBU swasta.

Menurutnya, pemerintah telah memberikan kuota impor untuk tahun 2025 yang sudah dinaikkan hingga mencapai 110 persen dibandingkan tahun lalu.

“Saya kan udah ngomong beberapa kali menyangkut SPBU swasta. Yang pertama, SPBU swasta itu sudah diberikan kuota impor 110 persen dibandingkan dengan 2024. Ini biar clear ya, kita sudah memberikan kuota impor 110 persen,” ujar Bahlil dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Selasa lalu.

Senada, Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bapisus), Aris Marsudiyanto menegaskan bahwa tidak ada upaya monopoli yang dilakukan perusahaan plat merah PT Pertamina dalam distribusi BBM.