KELUARGA BJ Habibie Tagih Utang Cicilan Mobil ke Ridwan Kamil Rp 1,3 Miliar, Tapi Mobil Disita KPK

TRIBUN-MEDAN.com - Putra sulung Presiden ke-3 RI BJ Habibie, Ilham Akbar Habibie mengungkapkan eks Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil masih menunggak cicilan mobil klasik Mercedes Benz 280 SL. 

Kata Ilham, Ridwan Kamil membeli mobil milik Presiden ke-3 RI, BJ Habibie senilai Rp 2,6 miliar. Tetapi, suami Atalia Praratya baru menyetor Rp 1,3 miliar. Sehingga, Ridwan Kamil masih berutang Rp 1,3 miliar. 

Namun kini mobil itu tekah disita Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan Ridwan Kamil melakukan korupsi pengadaan iklan di Bank BJB. 

"Pemeriksaan saya terkait pembelian mobil yang dimiliki bapak (BJ Habibie) dan diwarisi ke kami, oleh Pak Ridwan Kamil. Mobil itu dibeli dengan cara dicicil, tapi belum lunas. Jadi belum menjadi milik dia,” ujar Ilham usai diperiksa KPK, Rabu (3/9/2025).

Ilham mengaku pernah menagih sisa pembayaran itu langsung kepada Ridwan Kamil pada tahun lalu.

Bahkan ia sempat mengancam akan menarik kembali mobil tersebut jika cicilan tak segera dilunasi.

“Nah, tahun lalu saya panggil Pak RK ke rumah. Bukan saya sendiri, ada saksinya. Saya nyatakan kalau ini tidak dilunasi dalam waktu dekat, maka saya tarik kembali dan dia setuju. Tidak dilunasi juga, kita mau tarik, tapi bengkelnya tidak mau kasih, karena dia juga belum dibayar,” jelas Ilham.

Lebih lanjut, Ilham menegaskan pihak keluarga Habibie tidak mengetahui dari mana Ridwan Kamil mendapatkan dana untuk membayar cicilan mobil tersebut.

Ia juga menampik dugaan keterlibatan keluarganya dalam kasus yang tengah disidik KPK.

“Setelah itu, tidak lama kemudian muncul KPK. Kami tidak tahu-menahu mengenai KPK karena ini bukan urusan kami,” tandasnya.

Terkait Kasus Korupsi Bank BJB

Ilham hadir ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank BJB.

Mobil Mercedes Benz 280 SL itu disebut turut terkait dalam perkara tersebut.

Kasus ini berawal dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Maret 2024.

BPK mendapati adanya dugaan penyimpangan dana iklan senilai Rp 28 miliar.