Daftar 10 Orang Tewas dalam Aksi Demo, Komnas HAM Duga Akibat Kekerasan dan Penyiksaan Aparat

TRIBUN-MEDAN.com - Sedikitnya 10 orang tewas dalam aksi demonstrasi yang meluas di berbagai wilayah Indonesia.

Menurut Komnas HAM, penyebab tewasnya korban, beberapa di antaranya diduga kuat akibat kekerasan dan penyiksaan oleh aparat.

Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah, menyebut hingga saat ini tercatat sedikitnya 10 orang meninggal dunia.

Baca juga: Fitur Live TikTok Kembali, Pengawasan dan Pengamanan Makin Diperketat

"Sejauh ini tercatat setidaknya 10 orang korban meninggal dunia, dimana beberapa diantaranya di duga kuat karena mengalami kekerasan dan penyiksaan oleh aparat. Ini masih kami selidiki," kata Anis Hidayah dalam konferensi pers di Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (2/9/2025).

Selain korban jiwa, jumlah penangkapan juga cukup besar.

Komnas HAM mencatat sejak 25 Agustus hingga 1 September 2025 ada 1.683 orang ditangkap dan ditahan.

Di Bandung saja, 429 peserta aksi dirawat di rumah sakit karena luka-luka, 46 di antaranya masih dirawat hingga hari ini.

"Di Solo, 89 orang juga ditangkap sejak 29 Agustus, dan pada 1 September ada tambahan 14 orang yang ditangkap, sebagian ditetapkan sebagai tersangka," ungkap Anis.

Baca juga: Dianggap Beresiko terkait Prabowo Minta Kapolri Naikkan Pangkat Polisi Korban Demo

Komnas HAM juga menerima 28 aduan masyarakat, mayoritas terkait penangkapan sewenang-wenang.

"Kami sejak 29 Agustus membuka posko pengaduan bagi masyarakat yang menjadi korban aksi. Mayoritas aduan adalah mereka yang ditangkap secara sewenang-wenang oleh aparat," katanya.

"Pantauan kami di berbagai wilayah masih memperlihatkan bagaimana sikap aparat menggunakan pendekatan kekerasan, baik dalam proses masyarakat menyampaikan pendapat maupun pembubaran aksi. Termasuk penggunaan gas air mata yang mengakibatkan luka serius," jelas Anis.

Dalam kesempatan itu, Komnas HAM menyampaikan enam rekomendasi utama:

1. Mendorong pembebasan peserta aksi yang masih ditahan, serta menghentikan penangkapan sewenang-wenang.

2. Mendorong penegakan hukum terhadap kasus kematian dan luka-luka yang diduga akibat kekerasan aparat.

3. Mendorong pemerintah membuka ruang dialog dan menjawab akar masalah, terutama persoalan ekonomi.