Bencana Banjir di Sumatera Kerusakan Ekologis, dr Tifa Sebut Akibat Keserakahan Rezim Jokowi

TRIBUN-MEDAN.com - Dokter Tifa menyinggung kebijakan pembangunan pemerintahan Era Presiden RI, Joko Widodo yang menurutnya mengabaikan keseimbangan lingkungan terkait adanya bencana banji dan longsor di Pulau Sumatera.

Banjir bandang hingga tanah longsor yang terjadi di Pulau Sumatera, dari Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat membawa duka.

Hingga Senin (1/12/2025) pukul 17.00 WIB, Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Bencana (Pusdatin BNPB) mencatat sedikitnya 604 orang tewas.

BNPB menyebut korban meninggal tersebar di tiga provinsi, yakni Sumatera Utara sebanyak 283 jiwa, Sumatera Barat sebanyak 165 jiwa, dan Aceh sebanyak 156 jiwa.

Baca juga: Politisi PDIP Anggap Jokowi Cuci Tangan soal Bandara IMIP Morowali, Minta Pemerintah Investigasi

Selain ratusan korban tewas, ribuan warga masih dinyatakan hilang serta mereka yang luka-luka menunjukkan bahwa dampak bencana masih jauh dari selesai.

Peristiwa memilukan itu disoroti banyak pihak.

Tak terkecuali Akademisi, Tifauzia Tyassuma atau akrab disapa Dokter Tifa.

Dirinya menyoroti penyebab banjir yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera dan menyebut bencana itu sebagai akumulasi kerusakan lingkungan dalam satu dekade terakhir.

Hal tersebut ia sampaikan dalam sebuah renungan yang diunggahnya lewat akun media sosialnya, @DokterTifa pada Senin (1/12/2025).

Baca juga: Prabowo Minta Guru Tegas Hadapi Murid Kurang Ajar: Hei Orang Tua, Jangan-Jangan Anakmu yang Nakal

Dalam postingannya berjudul 'BANJIR SUMATERA: KETIKA ALAM MENJADI SAKSI BISU KEJAHATAN 10 TAHUN' itu, Dokter Tifa menilai bencana alam tidak dapat dilihat semata sebagai fenomena cuaca.

Akan tetapi, sebagai dampak dari kerusakan ekologis yang berlangsung bertahun-tahun.

Ia mengibaratkan kondisi lingkungan di Sumatera sebagai 'tubuh' yang mengalami pembengkakan dan kerusakan organ akibat beban yang dipaksakan tanpa pemulihan.

"Sebagai dokter, aku memandang Sumatera hari ini seperti pasien yang tubuhnya membiru dan membengkak, karena dipaksa menanggung beban bertahun-tahun. Bagiku, banjir yang terjadi bukan sekadar banjir," tulis Dokter Tifa.

"Ini adalah Edema Ekologis, pembengkakan yang lahir dari kebijakan rezim 10 tahun, yang memukul jantung pulau ini dan merusak ginjalnya tanpa pernah merasa bersalah." tegasnya.

Baca juga: Terpisah dari Istri, Lansia 60 Tahun Nekat Terjang Banjir dari Sibolga Menuju Pandan Pakai Tali

Ketika air naik, menghasilkan kolam-kolam raksasa yang membenamkan desa demi desa, menenggelamkan sebagian penduduknya, dirinya melihat sesuatu yang lebih dalam daripada sekadar genangan.

Dirinya melihat jejak tangan kekuasaan.

Karena menurutnya, banjir tidak datang dari langit begitu saja.

Tetapi datang dari tanah yang dilukai dengan sengaja.

"Dalam satu dekade lalu, Sumatera diperlakukan seperti papan operasi dengan pasien tanpa anestesi: hutan dibelah, bukit dibongkar, izin diteken tanpa informed consent," ungkap Dokter Tifa.

"Setiap hektare yang hilang bukan hanya angka statistik; ia adalah hilangnya kemampuan bumi untuk menahan air, menyaring bencana, menjaga nyawa," bebernya.

"Aku mengatakan ini sebagai seorang dokter: Jika organ vital dirusak bertahun-tahun, jangan salahkan tubuh ketika akhirnya kolaps. Dan kolaps itulah yang terjadi. Multi organ damage. Kerusakan banyak organ," jelasnya.

Ia menilai alih fungsi lahan, pembukaan hutan, hingga praktik pertambangan dan perkebunan yang tidak mempertimbangkan daya dukung daerah aliran sungai menjadi faktor yang memperparah risiko bencana.

Dokter Tifa juga menyinggung kebijakan pembangunan pemerintahan Era Presiden RI, Joko Widodo yang menurutnya mengabaikan keseimbangan lingkungan. 

Selama sepuluh tahun, Jokowi katanya mengumbar soal investasi dan pembangunan tanpa memikirkan dampak buruk terhadap lingkungan.

"Rezim dulu bicara tentang investasi, pembangunan, dan 'masa depan Indonesia'," ungkap Dokter Tifa.

"Tapi di balik kalimat manis itu, rakyat hari ini berdiri di depan rumah yang tenggelam sambil bertanya: 'Sebelumnya kami punya hutan. Sekarang kami hanya punya banjir. Apa ini yang namanya kemajuan?'," bebernya. 

Sumatera kini menurutnya tengah menangis bukan karena hujan, tapi karena pengkhianatan.

Pengkhianatan yang terjadi ketika hutan dibuka demi konglomerat, sungai disempitkan demi proyek cepat jadi, tambang dibiarkan menggali sampai bumi menganga, perkebunan sawit dihamparkan tanpa memikirkan daya tampung DAS, dan setiap kritik dibungkam dengan kalimat klasik mengatasnamakan 'pembangunan'.

"Lalu ketika bencana datang, rezim lalu dengan mudah berkata: 'Ini alam. Ini cuaca ekstrem'," ungkap Dokter Tifa.

"Tidak. Ini bukan cuaca ekstrem. Ini adalah keserakahan ekstrem. Ini bukan musibah semesta. Ini adalah kerakusan yang merajalela," tegasnya.

Dalam renungannya, Dokter Tofa menilai masyarakat kini menanggung dampak dari rangkaian kebijakan yang membuka ruang bagi eksploitasi lingkungan. 

Banjir yang terjadi di Sumatera katanya sedang mengungkap apa yang dulu ditutup rapat oleh kekuasaan.

Banjir sedang berbicara dengan bahasa yang tidak bisa disensor, bahwa Sumatera telah dicabik-cabik demi ambisi politik, demi kepentingan modal, demi citra penguasa yang dibangun di atas tanah yang perlahan mati.

"Aku tidak pernah melihat banjir semasif ini tanpa melihat sekaligus peta kebijakan rezim sebelumnya," imbuhnya.

Dan dari peta itu, Dokter Tifa melihat satu hal, yakni rezim Jokowi mengizinkan bumi dirusak sampai tak mampu lagi menolak.

Akibatnya, masyarakat sekarang harus membayar harga mahal, dari rumah hilang, ladang hanyut, penduduk mengungsi, nyawa melayang.

"Dan semua itu lahir dari tangan pejabat yang dulu begitu mudah memberikan izin, seperti menandatangani kuitansi, tanpa pernah mau melihat bahwa di baliknya ada jutaan manusia yang akan menanggung akibat," jelanya.

Ia berharap pemerintah pusat mengambil langkah cepat untuk memulihkan kondisi lingkungan dan memperkuat mitigasi bencana di wilayah-wilayah rawan. 

Ia juga menyampaikan doa agar Presiden RI, Prabowo Subianto dapat memberikan perhatian dan solusi bagi warga yang terdampak banjir di Sumatera.

"Banjir Sumatera adalah amputasi terakhir dari tubuh ekologis yang telah disiksa terlalu lama. Dan kita-rakyat-dipaksa menjadi saksi. Saksi yang tahu bahwa banjir ini tidak datang sendiri." ungkap Dokter Tifa. 

"Ia lahir dari kebijakan yang salah, dari keserakahan yang dilegalkan, dari penguasa yang lebih mencintai pencitraan daripada tanah airnya sendiri," tegasnya. 

Dirinya kembali menegaskan, sejarah mencatat bencana yang terjadi di Sumatera bukan sekadar bencana.

Bencana alam itu dinilainya sebagai vonis alam terhadap rezim yang telah menggali lubang bagi rakyatnya sendiri.

"Semoga Presiden @Prabowo bisa menghentikan semua kejahatan ini, dan memberikan solusi cepat bagi rakyat Sumatera. Amiin," ungkap Dokter Tifa.

"Hasbunallah wani'mal wakil, nikmal maula wani'man nashiir. La haula wala quwwata ila billah," tutupnya.

Ratusan Warga Tewas

Jumlah korban meninggal akibat banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah provinsi di Sumatera terus bertambah.

Data terbaru yang dirilis Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Bencana (Pusdatin BNPB), Senin (1/12/2025) pukul 17.00 WIB, mencatat sedikitnya 604 orang meninggal dunia.

Angka ini menegaskan skala bencana yang disebut banyak pihak sebagai salah satu yang terbesar dalam satu dekade terakhir di kawasan tersebut.

BNPB menyebut korban meninggal tersebar di tiga provinsi: Sumatera Utara 283 jiwa, Sumatera Barat 165 jiwa, dan Aceh 156 jiwa.

Selain ratusan korban tewas, jumlah warga yang masih dinyatakan hilang serta mereka yang luka-luka menunjukkan bahwa dampak bencana masih jauh dari selesai.

Di Aceh, sebanyak 156 orang dinyatakan meninggal dunia. Sebanyak 181 warga lainnya masih belum ditemukan.

Tim SAR gabungan terus melakukan pencarian di area-area terdampak paling parah, termasuk kawasan yang masih terisolasi akibat akses jalan yang putus.

BNPB juga melaporkan sedikitnya 1.800 orang mengalami luka-luka, sebagian di antaranya membutuhkan perawatan lanjutan karena cedera berat.

Di Sumatera Barat, kondisi tak jauh berbeda.

Provinsi itu mencatat 165 korban meninggal, 114 orang hilang, serta lebih dari seratus warga lainnya luka-luka.

Sejumlah titik terdampak di Kabupaten Pesisir Selatan, Agam, hingga Padang Pariaman berubah menjadi kepungan lumpur dan puing-puing.

Tim penyelamat masih berusaha mencapai beberapa kawasan yang sebelumnya tertutup material longsor.

Sementara itu, Sumatera Utara menjadi wilayah dengan jumlah korban meninggal terbesar, yakni 283 jiwa.

Provinsi ini juga mencatat 169 orang hilang dan 613 korban luka. Banyak desa di Langkat, Deli Serdang, hingga Serdang Bedagai terendam banjir besar setelah hujan ekstrem mengguyur tanpa henti selama beberapa hari.

Hingga Senin malam, proses evakuasi masih berlangsung di banyak titik.

Relawan, aparat TNI/Polri, BPBD, hingga warga setempat bekerja tanpa henti menyisir kawasan permukiman, bantaran sungai, dan lokasi-lokasi yang terkena longsor. 

Beberapa daerah masih sulit diakses karena jembatan terputus dan jalan amblas terbawa arus.

Situasi di lapangan menggambarkan kebutuhan mendesak terhadap bantuan logistik, peralatan evakuasi, dan dukungan medis.

Ribuan pengungsi kini bertahan di pos-pos darurat dengan kondisi yang terbatas.

Air bersih, makanan, obat-obatan, dan selimut menjadi komoditas paling dibutuhkan.

Banjir dan longsor yang melanda Sumatera dalam sepekan terakhir telah menciptakan krisis kemanusiaan yang luas.

Dengan jumlah korban yang terus bertambah dan ratusan orang belum ditemukan, upaya penyelamatan masih menjadi prioritas utama pemerintah dan tim gabungan di lapangan.

Sementara itu, warga menanti dengan cemas kabar tentang anggota keluarga mereka yang hingga kini belum diketahui nasibnya.

(Tribun-Medan.com)

Artikel ini telah tayang di WartaKotalive.com

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan