Wakil Wali Kota Medan Minta Pertemuan Lintas Sektor Atasi Banjir Rob Belawan

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN- Wakil Wali Kota Medan, Zakiyuddin Harahap, meminta adanya pertemuan lintas sektor guna menyelesaikan persoalan banjir rob di kawasan Belawan yang hingga kini belum tertangani secara optimal.

Hal tersebut disampaikan Zakiyuddin saat mendampingi kunjungan kerja Komisi V DPR RI ke kawasan Belawan, Kamis (9/4/2026).

Dalam kunjungan yang dipimpin Anggota DPR RI dari Fraksi Golkar, Musa Rajekshah, Zakiyuddin menegaskan bahwa penanganan banjir rob tidak dapat dilakukan secara parsial oleh Pemko Medan.

“Harus ada pertemuan lintas sektor. Kami berharap difasilitasi pertemuan dengan Pemkab Deliserdang, Pemprov Sumut, PT KAI, Pelindo hingga Pertamina, karena semua punya keterkaitan di kawasan tersebut,” ujarnya.

Ia menjelaskan, keterbatasan kewenangan menjadi salah satu kendala utama. Sebab, sebagian besar lahan di kawasan terdampak bukan milik Pemko Medan.

“Bahkan kantor kecamatan saja berdiri di atas lahan PT KAI. Banyak warga juga tinggal di lahan Pelindo dengan status sewa. Ini menyulitkan saat dilakukan penataan,” jelasnya.

Selain itu, kondisi sungai yang melintasi Medan hingga Deliserdang disebut mengalami penyempitan bahkan penutupan di sejumlah titik.

“Kalau hanya Medan yang normalisasi, akan sia-sia. Sampah dan sedimentasi pasti kembali. Harus ada penanganan terpadu lintas daerah,” tegasnya.

Zakiyuddin juga mengusulkan relokasi warga yang bermukim di bantaran sungai sebagai solusi jangka panjang, meski diakuinya membutuhkan pendekatan sosial yang matang.

Sementara itu, Plh Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR, Adenan Rasyid, mengatakan secara teknis penanganan banjir rob bukan hal sulit. Namun, banyaknya pemangku kepentingan menjadi tantangan utama.

“Secara teknis tidak sulit, tapi karena banyak stakeholder dan masyarakat sudah lama tinggal di sana, koordinasi menjadi kunci,” ungkapnya.

Senada dengan itu, Musa Rajekshah menegaskan bahwa penyelesaian persoalan banjir rob harus dilakukan bersama-sama.

“Kami hadir untuk memastikan masalah ini selesai. Tidak bisa hanya dibebankan ke satu pihak. Kami akan dorong Komisi V menginisiasi rapat koordinasi lintas sektor,” ujarnya.

Ia juga menyoroti kerusakan lingkungan sebagai salah satu penyebab banjir rob, seperti alih fungsi hutan mangrove menjadi perkebunan sawit dan tambak.

“Kalau sedimentasi sungai tidak dinormalisasi dan mangrove terus rusak, masalah ini tidak akan selesai,” katanya.