Paripurna, Revisi Perda Sistem Kesehatan Medan Disoroti DPRD, Dinsos Dievaluasi

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN- Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menyatakan dukungannya terhadap revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Kota Medan.

Revisi ini dinilai penting agar sistem kesehatan daerah tetap relevan dengan perkembangan kebijakan nasional serta kebutuhan masyarakat.

Dukungan tersebut disampaikan Rico Waas dalam tanggapannya atas penjelasan DPRD Kota Medan pada sidang paripurna, Senin (6/4/2026). 

Dalam kesempatan itu, Rico Waas mengapresiasi pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kota Medan yang telah menginisiasi perubahan regulasi di bidang kesehatan.

Ia menyebut, revisi Perda merupakan bentuk penyesuaian terhadap kebijakan nasional setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

“Undang-undang tersebut mendorong transformasi sistem kesehatan melalui enam pilar utama, yakni layanan primer, layanan rujukan, ketahanan kesehatan, pembiayaan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, serta pemanfaatan teknologi kesehatan,” ujarnya.

Rico Waas menekankan, penguatan sistem kesehatan harus difokuskan pada upaya promotif dan preventif.

Hal ini tidak hanya dilakukan di fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti puskesmas dan klinik, tetapi juga terintegrasi hingga rumah sakit sebagai fasilitas rujukan.

Sementara itu, Fraksi PDIP DPRD Kota Medan meminta agar pembahasan Ranperda dilakukan secara mendalam melalui Pansus dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Anggota DPRD Kota Medan, Johannes Hutagalung, mengatakan pihaknya mendukung penuh perubahan Ranperda demi menjamin kesehatan masyarakat.

“Dengan pembahasan yang melibatkan berbagai pihak, kami berharap seluruh persoalan layanan kesehatan dapat terjawab dan diatasi,” ujarnya dalam rapat paripurna. 

Ia menambahkan, transformasi kesehatan mengacu pada enam pilar utama dari pemerintah pusat, yakni layanan rujukan, layanan primer, ketahanan kesehatan, SDM kesehatan, teknologi kesehatan, dan pembiayaan kesehatan.

Selain itu, Fraksi PDIP juga menyoroti pentingnya sistem informasi kesehatan terintegrasi, termasuk penerapan rekam medis elektronik yang terhubung dengan platform Satu Sehat dan layanan rumah sakit.

Johannes menegaskan, revisi Ranperda bertujuan meningkatkan kualitas layanan kesehatan agar mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara komprehensif.

“Kami berharap pembahasan lanjutan dapat segera dilakukan sehingga manfaatnya bisa langsung dirasakan masyarakat,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Johannes juga mendesak Wali Kota Medan untuk menyikapi persoalan data penerima bantuan sosial (bansos) yang dinilai belum tepat sasaran.

"Dalam setiap Sosper dan reses, kami menerima laporan adanya warga miskin yang tidak pernah mendapat bansos, sementara yang tergolong mampu justru menerima. Kami menilai Dinas Sosial belum serius melakukan verifikasi. Ini harus menjadi perhatian serius karena menyangkut kepentingan rakyat," tegasnya.

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan