Geruduk Kantor DPRD Langkat soal Penyaluran Bantuan Banjir, Aliansi Masyarakat: Gak Ada Hasilnya

TRIBUN-MEDAN.com, LANGKAT - Ratusan masyarakat yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Menuntut Keadilan, menggeruduk Kantor DPRD dan Bupati Langkat, Sumatera Utara, pada Senin (20/4/2026).

Kedatangan ratusan masyarakat tersebut mempertanyakan soal penyaluran bantuan dari pemerintah pusat yang tak merata bagi korban maupun terdampak banjir, yang merendam 16 kecamatan beberapa waktu yang lalu. 

Amatan Tribun Medan, masyarakat mulanya menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan mereka di depan Kantor DPRD Langkat. 

Tak lama perwakilan beberapa masyarakat langsung dipersilahkan masuk dan menuju ke Ruang Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Langkat. 

Di situ anggota DPRD Langkat, Romelta Ginting, Donny Setha dan Eddy Wijaya, langsung menyambut perwakilan masyarakat diruang Banmus. 

Pertemuan antara masyarakat dan beberapa anggota dewan tersebut berjalan alot. Perwakilan masyarakat pun menyampaikan maksud kedatangan mereka. 

Andika Ardiansyah selaku seorang koordinator aksi saat diwawancarai usai bertemu dengan anggota DPRD menjelaskan, meminta kepada DPRD Langkat agar membangun komunikasi Kementrian Sosial RI, terkait penyaluran bantuan bencana banjir yang terdampak dan korban di Kecamatan Besitang, dan wilayah lainnya. 

Namun menurut Andika pertemuan dengan anggota DPRD Langkat tak membuahkan hasil atau jalan keluar. 

"Gak ada hasilnya bertemu dengan anggota DPRD Langkat," kata Andika. 

Andika pun menegaskan, adapun persoalan yang terjadi saat ini ialah, penyaluran bantuan dari pemerintah pusat sama sekali tidak merata terhadap masyarakat yang menjadi korban atau terdampak banjir. 

"Penyaluran bantuannya sama sekali tidak merata. Adapun jenis bantuan yang dijanjikan stimulan ekonomi, perabotan, Jaminan Hidup (Jadup)," ucap Andika. 

Sedangkan itu, Andika pun merinci nominal bantuan yang seyogyanya diterima masyarakat. 

"Nominal bantuan stimulan ekonomi Rp 5 juta, perabotan Rp 3 juta, dan Jadup perjiwa Rp 1.350.000 dengan estimasi Rp 15 ribu perhari selama sebulan," ujar Andika. 

"Bahkan ada keluarga oknum lurah yang enggak terdampak tapi mendapat bantuan," sambungnya. 

Bahkan menurut Andika, masyarakat datang ke DPRD mapun Kantor Bupati Langkat bukan sekali ini saja.