Membaca Polarisasi Suara Pemilih, Menakar Khidmah dan Menolak Politisasi Muktamar NU 2026

Oleh : 

Dr Abrar M Dawud Faza MA

Dosen UIN Sumatera Utara Medan

SEBAGAI Ormas Islam terbesar di dunia, setiap gerak-gerik Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) selalu memantik perhatian umat dan publik nasional.

Menjelang pelaksanaan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama yang dijadwalkan bulan Agustus mendatang, suhu geopolitik internal jam’iyah mulai menghangat.

Pengumuman resmi jadwal suksesi ini ditunggu bukan sekadar rutinitas lima tahunan, melainkan sebuah penanda penting bagaimana NU memposisikan dirinya di tengah perubahan zaman, transisi kepemimpinan nasional dan tarik-menarik kepentingan politik elektoral yang kian dinamis.

Dinamika yang terekam sepanjang satu minggu terakhir memperlihatkan eskalasi yang begitu kaya di akar rumput maupun di tingkat elite.

Misalnya, ketika Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf (Gus Ipul) secara terbuka menyebut sejumlah nama potensial di hadapan publik, termasuk Menteri Agama RI Nasaruddin Umar dan petahana KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya), peta persaingan tidak lagi menjadi kasak-kusuk di ruang gelap.

Ia telah bertransformasi menjadi diskursus terbuka yang diuji oleh akal sehat publik, kalkulasi elektoral organisasi, serta nilai-nilai kultural kepesantrenan. Lanskapnya, Antara Kemapanan Petahana dan Magnet Tokoh Nasional

Kemunculan nama Prof Dr KH Nasaruddin Umar MA, sebagai salah satu figur kuat penantang petahana merupakan sebuah kejutan politik organisasi yang sangat terukur.

Gus Ipul secara eksplisit menggarisbawahi rekam jejak Nasaruddin Umar yang pernah mengemban amanah sebagai Katib Aam PBNU, sebuah posisi puncak dalam struktur kepemimpinan Syuriyah yang membutuhkan legitimasi keulamaan tinggi. 

Sebagai Imam Besar Masjid Istiqlal dan Menteri Agama saat ini, Nasaruddin Umar memiliki daya tawar yang sangat unik.

Ia adalah representasi dari figur ulama intelektual yang tidak hanya kokoh secara epistemologi keislaman tradisional, tetapi juga memiliki kapasitas manajerial birokrasi tingkat tinggi serta jaringan internasional yang luas.

Bagi sebagian warga Nahdliyin yang menginginkan adanya penyegaran organisasi tanpa kehilangan jangkar tradisi, figur seperti Nasaruddin Umar menawarkan sebuah sintesis kepemimpinan yang menjanjikan: tenang, inklusif, dan secara politik memiliki posisi tawar yang kokoh di hadapan kekuasaan tanpa harus terseret ke dalam faksionalisme parpol tertentu.

Di sisi lain, KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) berdiri di atas panggung dengan modal politik organisasi yang luar biasa kokoh. Sejak terpilih pada Muktamar ke-34 di Lampung, Gus Yahya telah melakukan perombakan fundamental dalam tata kelola PBNU.

Dengan narasi besar membawa NU sebagai aktor perdamaian global (“Islam Kemanusiaan”) serta melakukan digitalisasi dan pembenahan struktur organisasi hingga ke level cabang. 

Sebagai petahana Gus Yahya memiliki basis pendukung loyal yang mengakar di struktur wilayah (PWNU) dan cabang (PCNU). Isyarat Gus Yahya untuk kembali maju didasari oleh argumentasi moral untuk “melunasi utang janji” kepemimpinannya, sebuah penegasan bahwa agenda transformasi besar yang ia canangkan membutuhkan kesinambungan periodisasi agar tidak mangkrak di tengah jalan. 

Namun, lanskap bursa calon ini menjadi tidak utuh jika mengabaikan dinamika dari poros alternatif. Nama KH Said Aqil Siradj tetap membayangi sebagai simbol perlawanan kultural dan intelektual.

Bagi kelompok yang merindukan gaya kepemimpinan NU yang lantang, berani mengambil posisi konfrontatif demi membela kelompok minoritas atau mengkritik kebijakan negara yang dinilai tidak adil, Kyai Said tetap menjadi magnet elektoral organisasi yang tidak bisa didepak begitu saja.

Kehadiran figur-figur senior ini menegaskan bahwa Muktamar ke-35 bukanlah sebuah ajang pemilihan yang searah, melainkan sebuah medan pertempuran gagasan yang mempertemukan berbagai faksi pemikiran di dalam tubuh raksasa hijau Nahdlatul Ulama.

Anatomi Geopolitik Suara: Membedah Karakteristik Wilayah Jawa Sentris vs Non Jawa Sentris

Tentu perlu memahami ke mana arah bandul suara PWNU dan Cabang se Indonesia. Anatomi ini bukan sekadar hitungan jumlah kartu suara pemilih, melainkan pemetaan yang mencerminkan watak sosiologis dan budaya Nahdliyyin pada wilayah yang berbeda-beda secara fundamental. Jika berdasarkan watak sosiologis dan budaya maka Nahdliyyin terpolarisasi pada dua kutub berbeda, yakni kutub Jawa Sentris dan Non Jawa Sentris.

Poros Jawa Sentris ini meliputi Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara dan Papua, merupakan jantung pertahanan dan lumbung suara Nahdlatul Ulama. Di zona ini, khususnya Jawa Timur dan Jawa Tengah, suara tidak bergerak secara individual atau pragmatis-transaksional jangka pendek.

Suara di poros Jawa Sentris digerakkan oleh sistem komando kultural berbasis perintah (dhawuh) kiai-kiai sepuh pemangku pesantren raksasa.

Kepatuhan struktural ini sangat tinggi ketika sebuah konsensus tercapai di antara para pengasuh pondok pesantren utama seperti Lirboyo, Ploso, Tebuireng, atau Sarang, seluruh pengurus cabang di wilayah tersebut hampir dipastikan akan bergerak dalam satu shaf yang rapat.

Menariknya, poros ini juga mencakup Nusa Tenggara dan Papua, yang memegang sentimen berbasis pesantren yang lebih dekat kepada kearifan budaya Jawa Sentris.

Sebaliknya, poros Non Jawa Sentris yang mencakup Sumatra, DKI Jakarta, Banten, Kalimantan Sulawesi dan Jawa Barat yang dicirikan dengan watak yang lebih urban, cair dan responsif terhadap isu-isu kebijakan publik tingkat nasional.

Pengurus wilayah dan cabang di wilayah-wilayah tersebut tidak memiliki keterikatan emosional-kultural seradikal wilayah basis utama di Jawa Timur dan Jawa Tengah. 

Suara di poros ini bisa menjadi faktor pengubah permainan yang signifikan dalam konstelasi nasional karena cenderung bertindak sebagai aktor rasional dalam muktamar.

Isu-isu tentang bagaimana kepemimpinan PBNU mampu mendistribusikan program ekonomi ke daerah-daerah luar Jawa menjadi komoditas politik yang sangat laku di poros Non Jawa Sentris. Wilayah ini seringkali menjadi lokomotif bagi gerakan pembaruan atau wilayah yang paling mudah dipengaruhi oleh figur nasional yang memiliki kekuatan birokrasi dan jaringan kuat tokoh-tokoh politik.

Keterbelahan karakteristik geografis ini secara langsung memengaruhi bagaimana faksi-faksi pendukung para kandidat menyusun strategi pemenangan mereka. Pertarungan antara tokoh-tokoh nasional dari wilayah Indonesia Timur dan Barat dapat memicu polarisasi dukungan yang sangat kentara di antara kedua poros ini.

Di tengah polarisasi geopolitik yang digerakkan oleh elit struktural, muncul gerakan penyeimbang dari poros kultural. Gerakan ini direpresentasikan oleh kiai-kiai muda dan para Gus di wilayah episentrum hijau Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Pertemuan-pertemuan strategis seperti silaturahmi komunitas Asparagus (Aspirasi Para Gus) di Pondok Tinggi Darul Ulum Rejoso, Peterongan, Jombang, serta forum-forum di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, menunjukkan adanya keresahan sekaligus harapan yang mendalam dari rahim asli lahirnya NU: pondok pesantren.

Poros kultural ini mulai menyodorkan nama-nama alternatif seperti KH Abdussalam Shohib (Gus Salam) dari Jombang, KH Abdul Hakim Mahfudz (Gus Kikin) dari Tebuireng, KH Muhammad Yusuf Chudlori (Gus Yusuf) dari Magelang, dan KH Said Aqil Siradj (Kyai Said) dari Banten.

Dorongan terhadap figur-figur pesantren murni ini bukanlah tanpa alasan, adanya semacam kerinduan kolektif dari akar rumput akan kembalinya PBNU pada khittah kepemimpinan yang berjarak sama dengan semua kekuatan politik, serta fokus pada penguatan ekonomi pesantren dan perlindungan terhadap moralitas publik.

Bahaya Laten Politisasi : Aspirasi Pesantren dan Akar Rumput

Tantangan paling krusial dan paling berat dalam setiap penyelenggaraan Muktamar NU adalah bagaimana mengisolasi forum suci ini dari intervensi politik praktis luar.

Di mana-mana menggema peringatan agar momentum lima tahunan ini jangan pernah dijadikan sebagai “batu loncatan politik” menuju Pemilu dan Pilpres 2029 merupakan sebuah kebenaran aksiomatis yang wajib diamini oleh seluruh warga Nahdliyin.

Pengalaman sejarah berulang kali membuktikan bahwa ketika energi NU terkuras untuk melayani syahwat politik kekuasaan jangka pendek, tugas-tugas utama organisasi dalam bidang dakwah, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi umat kerap kali terbengkalai.

Sinyalemen mengenai bahaya politisasi ini terasa sangat nyata jika dikaitkan dengan matriks geopolitik suara. Faksi-faksi politik nasional luar sangat paham bahwa menguasai PWNU Barat yang cair atau mengunci PWNU Timur yang solid adalah jalan pintas untuk memobilisasi massa riil menjelang 2029.

Karena itu seruan dari pesantren dan akar rumput agar semua kandidat menjaga tata krama pesantren, menolak intrik politik, dan menghindari kampanye hitam harus dijadikan pedoman utama. 

Kompetisi memperebutkan posisi Ketua Umum harus dikembalikan pada relnya yang asli: sebuah perlombaan dalam kebaikan (fastabiqul khairat) untuk menawarkan visi khidmah terbaik bagi umat, bukan arena transaksi jual-beli suara antar-wilayah yang merusak moralitas jam'iyah.

Muktamar yang bersih dari intrik politik akan melahirkan kepemimpinan yang memiliki legitimasi moral yang tinggi. Sebaliknya, jika proses suksesi ini dinodai oleh intervensi eksternal, politik uang, dan eksploitasi sentiment-sentimen kedaerahan, PBNU pasca-Muktamar 2026 bisa kehilangan otoritas spiritualnya di hadapan Nahdliyyin. Maka ketika otoritas spiritual itu runtuh, NU tidak lagi didengar fatwanya dan kehilangan perannya sebagai jangkar moral bangsa di tengah situasi moralitas sosial yang kian mengalami degradasi. Wallahu a’lam. (*)