Pjs Kades Dituding Terbitkan SK Garap Ganda, Kelompok Tani Gelar Demo

TRIBUN-MEDAN.com, KISARAN -  Ratusan warga Desa Suka Makmur, Kecamatan Bandar Pasir Mandoge, Kabupaten Asahan melakukan aksi unjuk rasa di Kantor Bupati dan Inspektorat Asahan, Selasa (20/1).

Aksi ini meminta agar Bupati Asahan mengevaluasi Pjs Kepala Desa Suka Makmur, HT, terkait surat keterangan garap yang dikeluarkannya.

Pasalnya, masyarakat yang mengaku sebagai pengurus dan menggarap tanah atas nama kelompok tani Karya Tani ini, menyebut jika Surat Keterangan Garap yang dikeluarkan kepala desa diduga diperjualbelikan.  Hal ini terindikasi karena Surat Keterangan Garap yang sudah dipegang masyarakat telah dianulir oleh kepala desa dengan alasan adanya kekeliruan.

"Kami di sini untuk melakukan aksi unjuk rasa mempertanyakan kepada bupati sekaligus melaporkan bawahannya yang kami duga tidak beres. Pasalnya, Surat Keterangan Garap yang kami terima, dikeluarkan lagi olehnya untuk kelompok tani lain yang diduga diinisiasi oleh dirinya sendiri," ujar Ketua Kelompok Tani Karya Tani, Abdullah Sani.

Lanjutnya, kelompok tani ini berjuang sejak 2016 lalu dengan mendirikan kelompok tani dan menggugat PT Jaya Baru yang sempat menguasai lahan di Kecamatan Bandar Pasir Mandoge.

"Kami menggugat PT Jaya Baru dengan alas hak rakyat yang ada, dan kami berhasil memenangkan gugatan. Sehingga dikeluarkanlah Surat Keterangan Garap," ujarnya.

Baca juga: 1 Januari 2026, Petani Sumut Tebus Pupuk Bersubsidi

Namun, muncul Surat Keterangan Garap lainnya dengan kelompok tani berbeda yang diduga pengunjuk rasa, dibekingi kepala desa.

"Yang bikin gaduh, dan kami anggap menjadi biang kerok keributan, masuk lagi ada kelompok tani tandingan yang mungkin dialah di belakangnya sehingga dikeluarkanlah surat yang sama, dengan objek yang sama, dan bunyinya yang hampir sama," katanya.

Akibat keluar Surat Keterangan Garap tersebut, masyarakat mengaku terjadi aksi penggalangan hingga penganiayaan.

"Kami sempat dengar mereka mau masuk, dan ternyata benar memang masuk. Dibawa mereka preman, sajam entah dari mana dibawanya di penjuru di Asahan ini. Sehingga, ada pemukulan dan hampir pembacokan," ujarnya.

Katanya, karena alas surat tanah yang dikeluarkan Pjs Kepala Desa tersebut masyarakat jadi saling belaga.

"Jadi ada seorang P3K Disduk Capil AML membentuk kelompok tani, dan mengundang ormas, berbuat premanisme untuk mengusir kami. Tapi, karena ditarik oleh Herkules, mereka mundur sehingga membentuk kelompok tani tandingan, dan orangnya itu juga," katanya.

Katanya, atas kejadian tersebut, ada enam orang warga yang mengalami kekerasan secara fisik atas peristiwa tersebut.

"Kami sudah membuat laporan, sudah berjalan empat bulan, dan informasi trakhir sudah dalam proses Lidik," katanya.

Ia berharap, Bupati Asahan melihat tingkah bawahannya yang dinilai tidak beres dan ditindak agar tidak lagi menimbulkan polemik di masyarakat.