SOSOK Elsye Hartuti, Camat Pagar Gunung Terjaring OTT Tapi Tidak Jadi Tersangka

TRIBUN-MEDAN.COM,- Sosok Elsye Hartuti, Camat Pagar Gunung di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan (Sumsel) mencuri perhatian publik.

Setelah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Kejaksaan Negeri (Kejari) Lahat bersama 20 kepala desa, Elsye Hartuti lolos dari status tersangka.

Yang menjadi tersangka dalam kasus ini hanyalah dua kepala desa yang menjabat sebagai Ketua Forum Kades dan Bendahara Forum Kades Kecamatan Pagar Gunung.

"Benar hari ini kita melakukan penetapan tersangka dugaan tindak pidana korupsi pemerasan dalam operasi tangkap tangan di kantor camat Pagar Gunung Kabupaten Lahat," kata Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus Kejati Sumsel, Dr Adhryansah, Jumat (25/7/2025).

Baca juga: Profil Eksel Runtukahu, Penyerang yang Bawa Persija Menang Lawan Arema FC

Informasi menyebutkan, modus operandi dalam pekara ini yakni adanya pengutipan uang yang dananya diambil dari dana desa dengan modus iuran untuk kegiatan sosial dan silahturahmi dengan Instansi Pemerintah.

Tiap kepala desa dipungut biaya Rp 7 juta dalam periode satu tahun.

Namun, di awal periode, para kades sudah menyetorkan uang Rp 3,5 juta kepada pihak yang kini sudah dijadikan tersangka.

Saat akan melakukan pengutipan uang lagi di Kantor Camat Pagar Gunung pada Kamis (24/7/2025) sore, ternyata kegiatan itu diketahui penyidik Kejari Lahat.

Baca juga: Profil Ademola Lookman, Pesepak Bola Incaran Inter Milan dengan Tawaran Gaji Rp 76,6 miliar

Jaksa yang mengetahui hal tersebut kemudian bergerak ke Kejari Lahat.

Mereka melakukan operasi tangkap tangan (OTT) dan menangkap sejumlah orang.

Di awal penangkapan, Camat Pagar Gunung Elsye Hartuti juga ikut ditangkap.

Setelah penangkapan, 20 kades beserta Camat Pagar Gunung kemudian digelandang menggunakan tiga unit mobil ke Kejati Sumsel.

Sosok Elsye Hartuti

Elsye Hartuti adalah Camat Pagar Gunung yang menjabat sejak Januari 2024.

Ia memiliki nama lengkap Elsye Hartuti, SSTP MM.

Adapun latar pendidikannya, Elsye Hartuti lulusan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN).