SOSOK Elsye Hartuti, Camat Pagar Gunung Terjaring OTT Tapi Tidak Jadi Tersangka

Sebelum menjadi Camat Pagar Gunung, Elsye Hartuti sempat menjabat sebagai Camat Mulak Ulu.

Baca juga: SOSOK Julham Situmorang Kadis Perhubungan Siantar Ngaku Diperas 200 Juta Oleh Polisi, Kini Tersangka

Ia juga pernah bertugas di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPemdes) Pemkab Lahat.

Menurut laporan sejumlah media massa di Lahat, Elsye Hartuti terbilang memiliki karier yang sangat moncer.

Sebab, sebagai seorang wanita, ia sudah dua kali dipercaya menjabat sebagai camat.

Sialnya, saat menjabat sebagai Camat Pagar Gunung, Elsye Hartuti ikut ditangkap bersama 20 kepala desa, meski akhirnya lolos dari status tersangka.

Mendagri Tito Bereaksi

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menanggapi hebohnya berita salah satu camat di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan (Sumsel) terjaring OTT.

Ialah Elsye Hartutui Camat Pagar Gunung terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Kejaksaan Negeri (Kejari) Lahat, Kamis (24/7/2025). 

Camat Elsyre Hartuti terjaring OTT bersama 20 kepala desa.

Baca juga: Profil Muhammad Taufiq, Ketua Umum PSHT yang Sah Menurut Menkumham

Mendagri Tito Karnavian langsung menelepon Bupati Lahat Bursah Zarnubi.

Mendagri Tito memberikan peringatan keras. 

Bupati Lahat, Bursah Zarnubi mengatakan, ia secara langsung ditelepon Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Tito Karnavian. 

Dalam kesempatan tersebut, Mendagri Tito Karnavian, menyampaikan peringatan keras agar tidak ada lagi praktik-praktik yang mencoreng nama baik pemerintahan daerah, khususnya di tingkat desa dan kecamatan.

“Jangan ada lagi praktik seperti itu. Bila perlu, kalau ada aparat hukum atau siapa pun yang meminta-minta, langsung laporkan,” pesan Mendagri Tito ke Bupati Bursah Zarnubi lewat telepon dikutip dari TribunSumsel.com.

Baca juga: Rekam Jejak Persaudaraan Setia Hati Terate, Hingga Profil Kangmas R Moerdjoko

Dilanjutkan Bursah, selain atas nama Bupati Lahat dirinya dikontak langsung oleh Mendagri dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum APKASI (Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia).

Ia menegaskan tidak ada istilah permintaan atas nama bupati, pejabat, atau siapa pun.